Saleh As’ad Djamhari
Ofensif dan Kontra Ofensif di Bidang Media Massa
PKI menyadari bahwa media massa merupakan sarana penting untuk menguasai pendapat umum. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika PKI berusaha keras menguasai bidang ini. Sejak 1960, semua penerbit surat kabar dan majalah diwajibkan mengajukan permohonan Surat Ijin Terbit (SIT) dan Surat Ijin Cetak. Pada formulir permohonan SIT dicantumkan 19 pasal pernyataan yang mengandung janji penanggung jawab surat kabar atau majalah tersebut. Untuk dapat diberi SIT, ia harus mendukung Manipol-Usdek, yang berarti tidak boleh menentang PKI, bahkan kalau bisa mereka harus mendukung PKI. Pernyataan yang berisi 19 pasal itu dengan mudah dipergunakan oleh PKI untuk menindak surat kabar dan majalah yang tidak disenanginya. Maka satu demi satu penerbitan yang paling gigih menentang dominasi PKI dicabut SIT-nya, yakni harian Pedoman, Nusantara, Keng Po, Pos Indonesia, Star Weekly,dan sebagainya. Surat kabar Abadi memilih menghentikan penerbitannya daripada harus menandatangani persyaratan 19 pasal itu. Dengan makin sedikitnya pers Pancasilais yang masih hidup, dapat digambarkan betapa merajalelanya surat kabar PKI seperti Harian Rakjat, Bintang Timur, dan Warta Bhakti.
Melalui Barisan Rakyat, surat kabar resmi PKI dan terbitan berkala lainnya seperti Bintang Muda, Mingguan Sport, Harian Rakjat Minggu, Zaman Baru,pimpinan PKI mengadakan kampanye, agitasi, dan propaganda untuk menghitamkan dan bahkan menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Di samping itu, PKI juga memasukkan orang-orangnya ke dalam organisasi media massa, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. Begitu pula Departemen Penerangan berhasil digiring untuk
mendukung garis politik PKI.15
Usaha PKI ini bukannya tanpa tantangan, sebab wartawan-wartawan masih ada juga yang tidak setuju dengan komunis. Beberapa wartawan yang anti-komunis kemudian membentuk Badan Pendukung Sukarno (BPS). BPS ini dipimpin oleh beberapa wartawan senior seperti Adam Malik, Sayuti Melik, Sumartono, B.M. Diah, dan lain-lain. Tujuan mereka ialah menentang dominasi PKI dan berusaha agar rakyat tidak terpengaruh propaganda PKI. Dengan adanya dua macam wartawan itu, maka tidak mengherankan jika pada periode Demokrasi Terpimpin ini media massa sering diwarnai dengan politik. Polemik mereka umumnya berkisar antara masalah ajaran Sukarno, tentang Marxisme dan Nasakom.
Tokoh-tokoh BPS antara lain Sumartono, B.M. Diah, Mulyono, Asnawi Idris, H. Wibowo, Harmoko, dan lain,-lain sering berpolemik di media massa dengan tokoh-tokoh media massa komunis antara lain Karim DP, Nyoto, Asmara Hadi, Waluyo, Suroto Naibaho, dan Oloan Hutapea. Karena wartawannya terpecah-pecah, maka otomatis koran mereka pun berbeda sesuai dengan garis programnya masing-masing. Pada saat itu paling tidak ada tiga jenis koran. Pertama koran BPS yang anti-komunis, antara lain Merdeka, Berita Indonesia, Karyawan, Warta Berita, Semesta, Berita Republik Revolusioner, dan Garuda. Kedua, koran-koran yang netral antara lain Duta Masyarakat dan Sinar Harapan. Ketiga, koran-koran yang dimiliki oleh PKI dan Partindo yang dijadikan sebagai alat kampanye dan propaganda untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya seperti Harian Rakjat, Bintang Timur, Warta Bakti,dan lain-lain.
BPS ini mendapat dukungan luas dari masyarakat, di samping mendapat tantangan hebat dari PKI dan pendukung-pendukungnya. Melalui surat-surat kabar dan majalah-majalah PKI mencaci maki BPS dengan tuduhan ‘to kill Sukarno with Sukarnoism’. Tuduhan lain yang dilemparkan ke alamat BPS adalah koran-koran BPS telah disuap oleh Amerika melalui agen mereka Central Intelligence Agency (CIA) sebanyak 500 juta dolar. Uang itu digunakan untuk membiayai usaha dan propaganda guna menghancurkan ajaran dan diri Sukarno. Sukarno percaya akan tuduhan ini, oleh sebab itu pada tanggal 17 Desember 1964, BPS kemudian dibubarkan dan bersamaan dengan itu koran-koran mereka pun dibekukan. Dengan dibekukannya koran yang anti komunis, PKI berada di pihak yang beruntung. Koran-koran PKI dapat leluasa menyebarluaskan ide-idenya ke masyarakat.
Hal ini dinilai berbahaya bagi kehidupan masyarakat, oleh sebab itu ABRI mengadakan dan menerbitkan surat kabar sendiri yang diberi nama Angkatan Bersenjata, Berita Yudha dan kantor berita baru PAB (Pemberitaan Angkatan Bersenjata). 16
----------
15.Ibid., hlm. 379-390
16.Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, op.cit., hlm. 139.
Konflik TNI-AD Lawan PKI: Ofensif Manipolis dan Ofensif Revolusioner
PKI mencoba kekuatannya menghadapi kekuatan TNI-AD, dengan melancarkan kritik dan tuduhan keras bahwa TNI-AD tidak bersungguh-sungguh dalam menumpas pemberontakan PRRI/Permesta. Bersamaan dengan dilancarkannya kritik dan tuduhan itu, PKI melakukan pengacauan di beberapa daerah seperti di Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Peristiwa ini dikenal dengan “Peristiwa Tiga Selatan”. Pimpinan TNI-AD menilai kritik dan tuduhan yang tidak berdasar kebenaran itu sebagai upaya mengacaukan keadaan, apalagi dengan adanya bukti terjadinya pengacauan oleh PKI di beberapa daerah tersebut. Untuk itu jajaran TNI-AD melalui wewenangnya selaku Penguasa Perang Daerah (Peperda) menghentikan dan memberlakukan berbagai kegiatan PKI atas dasar Undang-Undang Keadaan Bahaya yang sedang berlaku pada saat itu. Oleh Peperda dilakukan pula penangkapan-penangkapan dan pemeriksaan terhadap tokoh-tokoh PKI serta melarang media massa PKI terbit dan beredar. Presiden Sukarno disarankan pula agar tidak percaya kepada loyalitas PKI, tetapi Presiden Sukarno tidak mengindahkan saran tersebut, bahkan sebaliknya memperingatkan TNI-AD supaya tidak bersikap phobi terhadap PKI dan mencabut
pembatasan-pembatasan yang dilakukan bagi kegiatan PKI tersebut.
Selanjutnya dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960 dengan judul “Jalannya Revolusi Kita (Jarek)”, Presiden Sukarno mempertegas lagi pelaksanaan Manipol. Sesuai dengan permintaan Presiden, dalam bulan Januari 1964 DPA memperinci pelaksanaan Manipol sebagai berikut:
a. Gotong Royong, yang diartikan sebagai mempraktekkan samen bundeling van alle revolutionaire krachten. Di Indonesia ada tiga revolutionaire krachtenIslam, Nasionalis, dan Komunis (Nasakom).
b. Front Nasional bertujuan untuk menggalang persatuan rakyat revolusioner.
c. Tanah untuk tani, artinya diadakan landreform, mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.17
Dalam menyusun cara-cara pelaksanaan Manipol berdasarkan Jarek, tokoh-tokoh PKI diikutsertakan pula. Dengan demikian, masuk pulalah program-program PKI. Begitu pula halnya dalam menyusun garis besar politik luar negeri yang didasarkan atas pidato presiden yang berjudul “Membangun Dunia Kembali”. Semakin lama PKI semakin merasa kuat, karena program-programnya sudah menjadi bagian dari program pemerintah. Keberhasilan PKI secara politik telah merangsang ambisinya untuk memperbesar dan mempercepat cita-cita politiknya, seperti yang diputuskan dalam Kongres Nasional VII bulan April 1962, yang antara lain dikatakan, “PKI tidak memandang pekerjaan dalam parlemen sebagai pekerjaan terpokok dan tidak pula menganggapnya sebagai satu-satunya bentuk perjuangan.
PKI mendasarkan politiknya atas analisis Marxis mengenai keadaan yang konkret dan perimbangan kekuatan”. Dari kenyataan itu jelaslah bahwa PKI mulai meninggalkan cara parlementer dan beralih kepada perjuangan dengan cara lain.
Untuk memperoleh perimbangan kekuatan, mula-mula PKI sejak 1962 melakukan Ofensif Manipolis yang ditingkatkan menjadi Ofensif Revolusioner terhadap semua kekuatan sosial-politik yang dianggap lawan. Selain itu PKI berusaha pula merangkul golongan lain yang dapat dijadikan kawan. Ofensif ini dilakukan dengan memecah-belah organisai-organisasi massa yang bernaung di bawah suatu partai, dengan mendirikan organisasi tandingannya atau mencaplok organisasi massa independen yang strategis atau lemah, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Taktik ini disebut “senjata organisasi” (organizational weapon). Ofensif ini oleh para pemimpin PKI disebut Ofensif Manipolis. Ofensif Manipolis ialah tahapan awal dari ofensif-ofensif yang lain meliputi pelbagai bidang politik, ekonomi, militer, budaya, dan media massa. Tujuan Ofensif Manipolis ialah memperoleh imbangan kekuatan dengan taktik senjata organisasi atau mempengaruhi orang, lembaga, atau organisasi agar berjalan sehaluan dengan Manipol. Dengan kata lain memanipulasi lembaga-lembaga tersebut dengan program PKI yang telah disahkan menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Itulah sebabnya mengapa PKI mati-matian membela Manipol.Di bidang politik, PKI melancarkan Ofensif Manipolisnya melalui kritik-kritik dan propagandanya, disertai agitasi dan provokasi. Aksi-aksinya di antaranya dengan membeberkan dan membesar-besarkan keburukan lawan yang tidak hanya terbatas terhadap lawan-lawan politiknya, tetapi juga terhadap alat-alat kekuasaan negara. Upaya PKI melakukan Ofensif Manipolis dilakukan serentak yang dimulai sejak Kongres Nasional tahun 1959 dengan menyusun rencana yang mereka sebut “Plan Partai” yang berlaku untuk seluruh tubuh PKI. “Plan Partai” ditetapkan dengan tujuan untuk menjadikan PKI sebagai partai kader dan partai massa sekaligus. Untuk pelaksanaan ini dibentuk sebuah aparat khusus yang disebut Biro Plan (BI PLAN) pada tingkat Comite Seksi. Biro ini berhasil menyusun rencana sebagai berikut:
Plan pertama dinamakan “Plan Tiga Tahun” di bidang organisasi sebagai kegiatan pokok. Plan kedua yang dinamakan “Plan Tiga Tahun” di bidang ideologi dan organisasi berjangka waktu 1961-1964, yang mengutamakan di bidang ideologi sebagai kegiatan pokok. Plan ketiga yang ditetapkan pada Kongres VII PKI tahun 1962, dinamakan “Plan Empat Tahun” di bidang kebudayaan, ideologi, dan organisasi, untuk jangka waktu 1964-1968, yang mengutamakan bidang kebudayaan. Plan keempat tahun terakhir sebagai periode pemanasan atau pematangan revolusioner.18
Plan Partai sebagai hasil Kongres VI dilanjutkan dengan Kongres Nasional PKI VII tanggal 23-30 April 1962. Kongres inilah yang telah menyimpulkan PKI mendasarkan politiknya atas analisis Marxis mengenai keadaan konkret dan perimbangan kekuatan. Hal ini diambil karena PKI merasa semakin kuat, dan program-programnya sudah menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara.
Sejak tahun 1960 tulisan-tulisan dalam media massa PKI, yaitu Harian Rakjat,mulai bercorak ofensif serta mengumandangkan pelbagai tuntutan dan reformasi politik dengan mengatasnamakan rakyat dan kaum manipolis.19
Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 1960, PKI melakukan serangan terbuka terhadap Kabinet Kerja. Politbiro CC PKI mengeluarkan sebuah pernyataan berisi penilaian terhadap kebijaksanaan kabinet dan sejumlah menteri (Pembantu Presiden). Pernyataan itu disiarkan melalui Harian Rakjat, brosur, dan edaran-edaran dalam bentuk stensil, yang berisi sanjungan terhadap Presiden Sukarno, tetapi sejumlah menteri yang tidak segaris dengan partai PKI dinilai salah atau gagal, temasuk di dalamnya Kepala Staf Angkatan darat (KSAD) Letjen A.H. Nasution dinilai salah dalam mengambil kebijaksanaan politik keamanannya. Tindakan PKI ini bertujuan untuk me-ritool para pejabat yang tidak mereka sukai, dengan harapan kedudukannya dapat digantikan oleh orang-orang PKI.20
Menghadapi ofensif PKI yang mulai meningkat, pimpinan TNI-AD menyarankan kepada Presiden Sukarno agar tidak terlalu mempercayai keloyalan PKI. Saran tersebut diberikan berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman masa lalu. Namun saran tersebut bukan saja tidak diindahkan oleh Presiden Sukarno, tetapi justru TNI-AD diperingatkan agar tidak bersikap phobi terhadap PKI, dan tidak menyalahgunakan wewenang selaku penguasa SOB. Selanjutnya pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1960, Presiden Sukarno dalam pidato yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita (Jarek)” mempertegas pernyataan kepada pemimpin politik agar tidak komunisto-phobi.21
Dalam menghadapi lawan politiknya PKI berhasil menggunakan tangan Presiden Sukarno untuk membubarkan Masyumi dan PSI yang dituduh terlibat dalam pemberontakan.PRRI/Permesta melalui Ketetapan Presiden pada tanggal 17 Agustus 1960 sebagai partai terlarang.
Sesudah Masyumi dan PSI dibubarkan, terjadi perkembangan yang menguntungkan PKI. Dalam rangka Nasakomisasi Front Nasional pada bulan Agustus 1960, Presiden Sukarno mengangkat D.N. Aidit sebagai Wakil Ketua. Dalam perkembangannya, Front Nasional dikuasai oleh orang-orang PKI yang menjadi anggota organisasi itu. Dengan dalih menjaga persatuan nasional perporosan Nasakom, PKI menarik kaum tengah menjadi kekuatan progresif revolusioner. Selanjutnya mereka digunakan untuk mendukung serta memenangkan aksi tuntutan dan program-program PKI. Sejak tahun 1960, program-program
PKI sudah menjadi bagian dari program pemerintah. PKI makin lama makin kuat, termasuk pengaruhnya kepada Presiden Sukarno. Namun PKI menyadari, selama belum ada perubahan dalam sistem politik yang menurutnya “mencerminkan kegotong-royongan nasional” sesuai dengan Konsepsi Presiden tahun 1957, selama itu pula PKI tidak akan diikutsertakan dalam kekuasaan pemerintahan.22
Oleh karena itu PKI berjuang keras dapat mengambil bagian dalam pemerintahan. Sejak Konsepsi Presiden tahun 1957 sampai Kabinet Kerja II tahun 1962 PKI belum mendapat kursi dalam kabinet. Kegagalan itu terutama berkat perjuangan pimpinan TNI-AD, sehingga PKI berhasil dicegah masuk kabinet.
Keinginan Presiden Sukarno untuk mengikutsertakan PKI dalam kekuasaan pemerintahan dan kenegaraan tampaknya cukup besar. Sebagai langkah pertama yang ditempuh adalah mengangkat pimpinan PKI sebagai pejabat tinggi negara dengan kedudukan setingkat menteri. Ketika melantik menteri-menteri Kabinet Kerja III pada bulan Maret 1962, dua orang tokoh PKI, D.N. Aidit dan H.M. Lukman, masing-masing dilantik menjadi Wakil Ketua MPRS dan Wakil Ketua DPR-GR dengan kedudukan sebagai menteri.23
Angin segar bertiup ke PKI lagi, ketika Presiden Sukarno mengucapkan pidato kenegaraan pada tanggal 17 Agustus 1962 yang berjudul “Tahun Kemerdekaan (Takem)”. Dalam bagian pidatonya itu, Presiden Sukarno menekankan perlunya pemberantasan komunisto phobi. Pidato Takem itu disambut dengan hangat oleh PKI. Ketua CC PKI D.N. Aidit mengatakan, pemberantasan komunisto phobi adalah tugas mutlak dalam meneruskan perjuangan rakyat Indonesia untuk menyelesaikan revolusi. D.N. Aidit menyebutkan komunisto phobi dengan sendirinya berarti Nasakom phobi, rakyat phobi, massa phobi, buruh phobi, dan tani phobi, karena itu harus diberantas.
Dengan berlindung di bawah pidato Takem dan pidato-pidato Bung Karno lainnya, PKI kemudian menghimpun kekuatan ofensif untuk menghadapi apa yang mereka namakan kaum reaksioner dan kontra revolusi. Aksi-aksi PKI ini makin berubah menjadi teror. Untuk menghadapi PKI, partai-partai non-komunis dan TNI harus berjuang dengan hati-hati, karena, sekalipun sasaran yang dibidik adalah PKI, tetapi dengan kelihaian PKI beragitasi, sasaran yang kena bisa beralih kepada Presiden Sukarno. Padahal Presiden Sukarno sebagai kepala negara tidak termasuk pihak yang dilibatkan.24
Dalam rangka Ofensif Manipolis di bidang politik D.N. Aidit berkeliling memberikan ceramah-ceramah pada keempat unsur Angkatan Bersenjata. Di hadapan para perwira AURI di Jakarta pada 5 April 1963, Aidit dengan jelas mengatakan, bahwa melaksanakan Manipol sama artinya dengan melaksanakan program PKI sendiri, dan pengakuan konsepsi Nasakom berarti pengakuan hak hidup Marxisme di Indonesia, sebagaimana diakuinya hak hidup nasionalisme dan agama. Pada ceramahnya di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Bandung tanggal 29 Juni 1963, D.N. Aidit menegaskan bahwa Pertahanan Nasional harus tunduk pada strategi umum Revolusi Indonesia. Sementara itu dalam ceramahnya di depan siswa-siswa Perwira Seskoad di Jakarta 16 Juli 1963, D.N. Aidit menyerang secara langsung Doktrin Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) dengan civic mission-nya. Doktrin Hankamrata yang lazim disebut juga “Doktrin Perang Wilayah”, oleh D.N. Aidit disebut sebagai doktrin pemecah belah antarangkatan. Doktrin ini oleh PKI sangat ditentang, karena program civic mission yang dilaksanakan oleh prajurit-prajurit TNI di daerah pedesaan dan kota-kota kecil yang langsung berhubungan dengan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, dianggap saingan terberat PKI dalam menarik simpatik rakyat.25
Rangkaian ceramah yang dilakukan oleh D.N. Aidit terhadap perwira ABRI itu, dimaksudkan sebagai Ofensif Manipolis guna meningkatkan kekuatan legal dan illegal PKI dalam tubuh ABRI. Memasuki tahun 1964, Ofensif Manipolis PKI makin meningkat dan semua aksi serta tuntutan mereka dikaitkan dengan pembentukan Kabinet Gotong Royong berporoskan Nasakom. Di tengah-tengah gencarnya aksi-aksi dan tuntutan-tuntutan PKI itu, Ketua CC PKI D.N. Aidit memberikan serangkaian ceramah di depan Pendidikan Kader Revolusi di Jakarta. Dalam kuliahnya tentang Manipol/Usdek pada tanggal 16 Oktober 1964, D.N. Aidit menyebutkan bahwa “Pancasila hanya sebagai alat pemersatu dan kalau sudah bersatu, Pancasila tidak berfungsi lagi”. Ucapan D.N. Aidit itu menimbulkan heboh. Semakin jelaslah belang PKI, bahwa mereka menerima Pancasila hanya sebagai alat taktik perjuangan sementara, untuk dapat kekuasaan pemerintah dan negara. Partai-partai politik, ABRI, dan golongan non-komunis, mempersoalkan ucapan ketua CC PKI itu, namun Presiden Sukarno yang sudah dirangkul PKI bersikap melindungi, sehingga D.N. Aidit dengan PKI serta ormas-ormasnya tetap bebas melakukan ofensif. Di samping itu, PKI melancarkan Ofensif Revolusioner, untuk menciptakan “situasi revolusioner” dengan menggalang kekuatan progresif revolusioner untuk menghancurkan oldefo (old established force) dan Nekolim (Neo Kolonialisme-Imperialisme). Aksi-aksi itu dilakukan di seluruh bidang kehidupan, baik dengan cara aksi masa yang terbuka, seperti demonstrasi, aksi tuntutan, mogok, maupun aksi yang tertutup/block within, infiltrasi menyangkut kontradisi langsung ke dalam tubuh partai politik, organisasi masa dan ABRI, atau sabotase, sampai tercapainya situasi revolusioner. Ciri-ciri utama situasi revolusioner menurut PKI ialah:
a. Masa rakyat aktif melakukan aksi-aksi menuntut perubahan yang dapat memperbaiki penghidupan mereka.
b. Kelompok anti-komunis dalam kekuasaan politik semakin terdesak, segi yang pro-komunis makin unggul dan politik pemerintah makin banyak disesuaikan dengan tuntutan rakyat.
c.Aksi massa makin meluas sehingga peranan rakyat makin besar dan makin menentukan dalam kehidupan masyarakat dan politik negara.26
Ofensif Revolusioner secara resmi dikomandokan oleh Ketua Politbiro CC PKI, D.N. Aidit kepada seluruh jajaran PKI pada tanggal 1 Januari 1965. Tetapi walaupun demikian, tindakan-tindakan lain seperti sabotase, aksi sepihak, dan aksi teror sudah dilaksanakan jauh sebelum itu.
Pada tahun baru 1965, Ketua Politbiro CC PKI D.N. Aidit menyatakan bahwa perkembangan politik di dalam negeri ditandai oleh pidato kenegaraan Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1964, yang berjudul “Tahun Viveri Pericoloso (Tavip)”. Pidato ini dianggap sebagai komando politik konfrontasi di segala bidang. Selanjutnya D.N. Aidit menyatakan, seluruh rakyat dikomando untuk melakukan aksi massa (dengan kegotongroyongan nasional yang berporoskan Nasakom) menentang Nekolim, menentang kaum komprador, kapitalis birokrat, tuan tanah feodal, mendobrak kemacetan dalam pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dan Undang-Undang Bagi Hasil (UUBH), mengganyang kaum subversi, kontra revolusi dan manipolis munafik. Semangat kegotongroyongan nasional berdasarkan seruan Bung Karno, dimanfaatkan PKI untuk membangkitkan aksi-aksi buruh tani di seluruh Indonesia, terutama di Jawa, Bali, dan beberapa Provinsi di Sumatra. Aksi-aksi buruh dan demokrasi yang dilakukan berlindung pada pidato kenegaraan itu. Demikianlah manipulasi PKI atas pidato Tavip tersebut.
a. Gerakan riset di kecamatan-kecamatan untuk memastikan kekuatan apa yang oleh PKI disebut petani miskin.
b. Aksi yang menuntut penyitaan milik Inggris dan Amerika.
c. Aksi menuntut ‘re-tooling’, tuntutan penggantian pejabat yang anti PKI, dan aksi tunjuk hidung.
d. Pengindonesiaan Marxisme.
e. Aksi-aksi teror di berbagai daerah.
Peningkatan aksi-aksi PKI itu dilaksanakan sebagai uji coba kekuatan untuk dapat ditingkatkan menjadi lebih kuat lagi. Posisi PKI semakin kuat dengan dibentuknya Kabinet Dwikora pada tanggal 27 Agustus 1964, di mana duduk beberapa orang tokoh PKI sebagai Menteri Koordinator (Menko) dan Menteri Pembentukan Komandan Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (Kotrar) yang sejalan dengan strategi PKI. Oleh karena itu pembentukan badan tersebut mereka sambut dengan gembira. Tetapi ABRI terus mengawasi dan mengikuti gerak-gerik PKI. Bagi PKI tidak ada jalan lain untuk menghindari dari pengawasan tersebut, kecuali melancarkan fitnah dan kampanye menjelek-jelekkan Jenderal A. H. Nasution sebagai seorang tokoh ABRI yang dikatakannya ingin menyabot Nasakom.
Sasaran lain Ofensif Revolusioner PKI ialah Partai Murba yang tidak sejalan dengan garis politik PKI. Berawal pada tahun 1963 tersiar adanya dokumen CC PKI yang berisi program rahasia yang berjudul “Resume Program dan Kegiatan PKI Dewasa ini”. Program itu berupa program jangka pendek yang berisi penilaian situasi dan rencana aksi untuk mewujudkan tujuan akhir PKI. Dalam dokumen itu PKI menyatakan bahwa “Revolusi Agustus 1945” telah gagal dan belum selesai. Dikatakan gagal sebab Revolusi itu tidak dipimpin oleh orang-orang komunis. Revolusi itu hanya dianggap selesai apabila di Indonesia sudah terwujud Demokrasi Rakyat. Oleh karena itu revolusi perlu disiarkan dengan cara merebut pimpinan dari tangan kaum borjuis. Dalam dokumen tersebut dinyatakan pula bahwa PKI menilai dirinya sudah kuat dan merasa semua golongan sudah ada di pihaknya.
Dokumen rahasia itu ternyata telah ditemukan anggota partai Murba. Selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Wakil Perdana Menteri III, Dr. Chaerul Saleh yang merupakan tokoh Partai Murba. Oleh Dr. Chaerul Saleh dokumen itu diserahkan kepada Ketua DPP PNI, Mr. Ali Sastroamidjojo. Selanjutnya, dokumen dipaparkan dalam sidang kabinet pada awal bulan Desember 1964. PKI membantah dengan berbagai dalih dikatakan bahwa dokumen tersebut palsu, buatan kaum “Trotsky”27 yang dibantu kaum Nekolim untuk menghancurkan PKI. Tersiarnya dokumen rahasia itu, menyebabkan makin meningkatnya ketegangan politik karena partai-partai lain makin mencurigai tingkah laku PKI. Di lain pihak PKI tetap berusaha meyakinkan Presiden Sukarno bahwa dokumen itu palsu.
Untuk meredakan ketegangan, Presiden Sukarno memanggil para pemimpin partai politik ke Istana Bogor dan memerintahkan mereka menyusun sebuah rumusan untuk menyelesaikan masalah “pemberangkatan antar partai”. Pada tanggal 12 Desember 1964, sepuluh partai politik menandatangani deklarasi yang disebut “Deklarasi Bogor”. Deklarasi itu dianggap sebagai cetusan kebulatan tekad partai-partai di hadapan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Soal dokumen rahasia tidak disebut-sebut dalam deklarasi itu, dengan demikian masalahnya dianggap selesai. Lima hari setelah Deklarasi Bogor ditandatangani, Presiden Sukarno membubarkan BPS (Badan Pendukung Sukarno). PKI menganggap BPS sebagai musuhnya karena BPS adalah sebuah badan yang ingin memurnikan ajaran-ajaran Bung Karno yang didukung oleh kelompok anti-PKI dan sangat gigih menentang aksi-aksi PKI. Cara yang dipakai oleh PKI ialah membuat fitnah bahwa BPS sengaja dibentuk untuk menyeleweng ajaran Bung Karno. Dengan pertimbangan seperti itulah BPS dibubarkan. Sasaran PKI berikutnya adalah Partai Murba. Hal ini erat kaitannya dengan tindakan Dr. Chaerul Saleh yang telah menyebarkan dokumen PKI. Cara-cara yang dipakai sama dengan yang digunakan untuk membubarkan BPS. Pada tanggal 5 Januari 1965, keluarlah Keputusan
Presiden mengenai pembubaran Partai Murba. Kejadian-kejadian sekitar tahun 1964 dan awal 1965 merupakan gambaran menghebatnya upaya PKI dalam mewujudkan “Pematangan Situasi Revolusioner” melalui serangan-serangan gencar yang ditujukan kepada lawan-lawan politiknya dengan berbagai jargon-jargon politik komunisto phobi dan kapitalis birokrat (Kabir).
----------
17.Nugroho Notosusanto (Ed.), Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969, Cet. III, Balai
Pustaka, Jakarta, hlm. 6.
18.Bahan-Bahan Pokok G30S/PKI, Jakarta, 1968, hlm. 28; Pusat Sejarah dan Tradisi TNI,
op.cit., hlm. 27.
19.Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Ibid., hlm. 28.
20.Ibid., hlm. 29-30.
21.John D. Legge, Sukarno Sebuah Biografi Politik, Sinar Harapan, Jakarta, 1985, hlm. 371.
22.Depagitprop CC PKI, Resolusi-Resolusi Kongres Nasional Ke VII (Luar Biasa) Partai Komunis Indonesia, Djakarta, 1962, hlm. 5.
23.Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, op.cit., hlm. 35.
24.Ibid., hlm. 37.
25.Ibid., hlm. 38.
26.Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Bahan-Bahan Pokok G30S/PKI
Dan Penghancurannya, Jakarta, 1973, hlm. 73.
27.Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, op.cit., hlm. 66.
Pematangan Situasi
D.N. Aidit selaku Ketua CC PKI memakai dua aparat rahasia yang disebut Biro Khusus. Orang-orang PKI sendiri sebagai partai yang legal tidak mengetahui eksistensi Biro Khusus ini. Aparat Biro Khusus merupakan penghubung antara PKI dan Aidit di suatu pihak dengan ABRI di lain pihak seperti Brigadir Jenderal (Brigjen) Supardjo, Letnan Kolonel (Letkol) Untung, Kolonel Latief, dan lain-lain, yang sudah dibina oleh PKI. Biro Khusus diketuai oleh Sjam Kamaruzaman yang bertanggung jawab langsung kepada D.N. Aidit. Anggota-anggota Biro Khusus tidak boleh datang ke kantor-kantor PKI untuk meminta dana atau fasilitas-fasilitas. Mereka sudah mempunyai anggaran sendiri. Banyak hal yang telah diperbuat oleh Biro Khusus dalam pematangan situasi menuju ke arah pencetusan kudeta PKI. Menurut penilaian PKI, lawan-lawan dari partai-partai dan ormas-ormas lain sudah dapat dikuasai, tinggal satu kekuatan yang merupakan penghambat utama bagi program dan politiknya, yakni TNI-AD. Angkatan Laut dan Kepolisian sudah dapat dinetralisir, sedangkan pimpinan Angkatan Udara dianggap progresif dan akan menyediakan fasilitas.
Untuk menghadapi sikap TNI-AD yang dianggap sebagai penghambat utama bagi pelaksanaan strategi mereka, disusunlah suatu rencana kerja yang sistematis untuk merongrong dan mendiskreditkan Angkatan Darat, sehingga kedudukannya menjadi terpencil. Salah satu cara PKI antara lain diciptakannya isu “Dewan Jenderal”, yang akhirnya bermuara pada pemberontakan Gerakan Tiga Puluh September/PKI. Biro Khusus selanjutnya ditugaskan untuk mengembangkan sinyalemen Ketua CC PKI D.N. Aidit tentang adanya dewan tersebut yang kiranya bisa diterima oleh pihak lain sebagai suatu kenyataan, khususnya Presiden Sukarno. Isu tersebut harus mendapat tanggapan yang luas sebagai membahayakan negara dan mulai berkembang sejak bulan Mei 1965. Istilah “Dewan Jenderal” itu sendiri sebenarnya dalam Angkatan Darat adalah suatu dewan kepangkatan yang membahas kenaikan pangkat dari Kolonel ke Brigadir Jenderal, bahkan sebelumnya pada sekitar tahun 1963 telah berdiri suatu badan yang dinamakan “Dewan Kolonel”, yaitu suatu dewan yang membahas kenaikan pangkat dari Letnan Kolonel ke Kolonel, tetapi karena dianggap tidak digunakan sebagai alat politik, nama “Dewan Kolonel” itu tidak pernah diributkan. Bersamaan dengan meluasnya isu “Dewan Jenderal”, tersiar pula adanya Dokumen Gilchrist. Gilchrist adalah Duta Besar Inggris untuk Indonesia waktu itu. Dokumen tersebut didapat dari rumah seorang warga negara Amerika, Bill Palmer, yang diobrak-obrik ABRI pada tanggal 15 Mei 1965. Banyak surat, kertas-kertas blanko, dan formulir-formulir yang diambil oleh para demonstrans waktu itu. Setelah itu Dr. Subandrio selaku ketua BPI (Badan Pusat Intelijen) menerima surat anonim melalui pos Jakarta. Bagian pertama surat berupa pengantar yang isinya menyatakan pengiriman sebuah dokumen yang berguna bagi revolusi yang mereka sebut Dokumen Gilchrist. Dalam dokumen tersebut tertulis ‘Our local army friend’, yang diartikan bahwa terdapat perwira-perwira Angkatan Darat yang bekerja sama dengan kaum imperialis. Sebenarnya surat yang diketik itu masih merupakan konsep dan belum dapat dikatakan suatu dokumen, karena tanpa tanda tangan ataupun paraf dan hanya tercantum nama Gilchrist sebagai si pembuat. Namun Dr. Subandrio menganggapnya “otentik” berdasarkan pemeriksaan BPI, tanpa diteliti lebih jauh dengan fasilitas yang tersedia di kepolisian. Dr. Subandrio kemudian memerintahkan untuk mereproduksi konsep Gilchrist, dan pada tanggal 26 Mei 1965 melaporkannya kepada Presiden Sukarno. Selanjutnya Presiden Sukarno memanggil semua Panglima Angkatan ke Istana Merdeka, Jakarta yang dihadiri Men/Pangad Letjen A. Yani, Men/Pangal Laksamana Madya R.E. Martadinata, Men/Pangau yang diwakili oleh Marsekal Muda Sri Mulyono Herlambang, Men/Pangak Inspektur Jenderal Polisi Sutjipto Judodihardjo, dan Dr. Subandrio.
Pada kesempatan tersebut Dr. Subandrio telah membagikan foto copy konsep kepada yang hadir. Waktu itu Presiden Sukarno menanyakan anggota Angkatan Darat yang berhubungan dengan negara Inggris dan Amerika serta isu “Dewan Jenderal” kepada Letjen A. Yani, yang keduanya dibantah. Dengan adanya pertemuan tersebut Angkatan Darat, menganggap bahwa isu Dokumen Gilchrist dan isu “Dewan Jenderal” sudah selesai.28
Kenyataannya tidaklah demikian, karena Dr. Subandrio telah memperbanyak Dokumen Gilchrist sebanyak 100 lembar dan membawanya ke luar negeri sewaktu ia mengikuti Presiden menghadiri Konferensi Asia-Afrika II yang sedianya akan diadakan di Aljazair. Kemudian Dr. Subandrio membagi-bagikan konsep Dokumen Gilchrist. Dengan demikian isu ‘Dewan Jenderal” bersama Dokumen Gilchrist telah meluas ke luar negeri.29
Isu tersebut merupakan dalih PKI untuk menutupi maksud PKI yang sebenarnya untuk merebut kekuasaan. Dengan cara dan usaha berbentuk fitnah, PKI mencapai sasaran yang dimaksud.
---------
28.Ibid., hlm. 91.
29.Ibid., hlm. 92.
Perencanaan Kudeta
Pada bulan Mei 1965 dalam sidang Pleno IV CC PKI, telah dikomandokan “Perhebat gerakan Ofensif Revolusioner sampai ke puncaknya”. Slogan ini merupakan tanda dikomandokannya pematangan situasi menuju ke arah pencetusan pemberontakan PKI. Ketika D.N. Aidit kembali dari Republik Rakyat Cina (RRC), ia memberi instruksi kepada Sjam Kamaruzaman, selaku Ketua Biro Khusus PKI, untuk mempersiapkan kekuatan militer guna memberikan pukulan terhadap “Dewan Jenderal” dan membuat suatu konsep gerakan terbatas. Sjam telah dapat menyusun konsep pada bulan Agustus 1965, yang berisi rencana pola-pola pemikiran organisasi dan personil yang akan duduk dalam gerakan. Atas saran Aidit, Sjam harus segera mengadakan pertemuan dengan tokoh pimpinan gerakan yang disetujui pencalonannya dan langsung memimpin rapat-rapat persiapan. Selain itu Sjam diperintahkan untuk menyusun konsep “Dewan Revolusi” yang berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara setelah gerakan berhasil merebut kekuasaan. Rencananya “Dewan Revolusi” akan mencakup semua golongan yang luas di masyarakat agar mendapatkan dukungan terhadap gerakan ini.
Selanjutnya atas perintah D.N. Aidit, Ketua Biro Khusus Sjam mengadakan rapat dengan para anggotanya di rumahnya pada tanggal 14 Agustus 1965. Pada saat itu Pono,Waluyo, dan Sjam membahas penyusunan gerakan dan akhirnya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a. Gerakan harus terbatas dan merupakan gerakan militer.
b. Sasarannya adalah para jenderal yang tergabung dalam “Dewan Jenderal”.
c. Perencanaan penguasaan instalasi-instalasi vital, seperti Telkom, RRI, PTT, dan Kereta Api.
d. Diputuskan tiga orang calon pemimpin gerakan yakni, Letkol Untung dari Resimen Cakrabirawa, Kolonel Latief, Komandan Brigif I Kodam V/Jaya, dan Mayor Udara Suyono dari P3AU.
e. Membagi gerakan dalam tiga bagian yaitu militer, politik, dan formasi observasi.
f. Perlu memanggil semua kepala Biro Khusus Daerah untuk memeriksa kesiapan pasukan/barisan yang akan dipergunakan dalam gerakan di daerah masing-masing.30
Hasil rapat tersebut selanjutnya disampaikan kepada D.N. Aidit di rumahnya pada tanggal 15 dan 16 Agustus 1965, pada kesempatan itu, Aidit memerintahkan penambahan jumlah calon pimpinan gerakan. Pada rapat di rumah Sjam tanggal 21 Agustus 1965 ditentukanlah dua orang tenaga tambahan yaitu Mayor Udara Agus Sigit, dari Brigif I Kodam V/Jaya dan Kapten Wahyudi dari Artileri. Rapat-rapat gelap terus berlangsung, antara lain di rumah D.N. Aidit pada tanggal 27 Agustus 1963 di mana ia menginstruksikan Sjam untuk menyusun konsep pembentukan suatu Dewan dan penentuan sasaran gerakan. Selanjutnya Aidit selaku Pimpinan Pelaksana Gerakan memberi instruksi kepada Kepala Biro Khusus untuk mengadakan rapat-rapat yang membahas semua rencana gerakan. Sjam selaku Wakil Pimpinan Pelaksana Gerakan melaksanakan instruksi tersebut melalui rapat-rapat yang dimulai pada tanggal 6 September 1965 sampai tanggal 29 September 1965 di rumah para tokoh PKI secara berpindah-pindah. Dalam rapat-rapat itu dibahas instruksi Aidit untuk mengadakan gerakan mendahului kup “Dewan Jenderal”. Diputuskanlah saat itu kekuatan yang bisa digunakan dalam gerakan antara lain: 1 batalion Brigif I Kodam V/Jaya, 1 batalion P3 AURI, 1 kompi Artileri, 1 kompi Cakrabirawa. Selain itu dikerahkan 1 Batalion (Yon 454/Diponegoro) dari Jawa Tengah dan 1 batalion (Yon 530/Brawijaya) dari Jawa Timur. Organisasi gerakan terdiri dari: Bidang politik, dipimpin oleh Sjam dan Pono, Bidang militer, dipimpin oleh Letkol Untung dan Kolonel Latief, Bidang observasi, dipimpin oleh Waluyo.
Pada rapat kesepuluh tanggal 29 September 1965 yang merupakan rapat terakhir bagi rencana pelaksanaan gerakan, dihasilkan beberapa keputusan yang meliputi:
a. Pemeriksaan organisasi gerakan militer dan tenaga cadangan/bantuan serta pasukan Yon 530 dan Yon 454.
b. Penentuan sasaran gerakan, serta pengamatan para para anggota “Dewan Jenderal”, setelah diambil tindakan.
c. Penentuan Hari H dan Jam D bagi gerakan, yakni tanggal 30 September 1965 sesudah tengah malam.
d. Penentuan nama gerakan atas keputusan Ketua CC PKI D.N. Aidit karena mulai pada tanggal 30 September 1965, maka diberi nama Gerakan 30 September.
e. Semua komando gerakan sudah harus berada di Central Komando I di Gedung Penas, Jakarta pukul 23.00, tanggal 30 September 1965.
f. Pada kesempatan itu oleh Sjam dikemukakan, bahwa gerakan ini akan melahirkan “Dewan Revolusi” dengan mendemisionerkan Kabinet Dwikora, sedangkan Letkol Untung ditunjuk sebagai ketuanya.
Setelah penentuan hari H dan jam D pada rapat ke-10 tanggal 29 September 1965 itu, semua sektor dan pos-pos mendapat pakaian dan senjata. Mereka yang terlibat diperintahkan untuk siap-siap di posnya masing-masing pada tanggal 30 September 1965.
----------
30.Ibid., hlm. 168.
Kudeta Dewan Revolusi
Setelah rapat terakhir tanggal 29 September 1965, Sjam, Kolonel Latief, Letkol Untung, dan Mayor Udara Suyono menemui D.N. Aidit. Dalam pertemuan itu dilaporkan mengenai organisasi gerakan, nama gerakan. Hari H dan jam D, susunan “Dewan Revolusi” di pusat, proses penyusunan “Dewan Revolusi” dan “Dewan Militer”. Setelah mempelajari laporan konsep persiapan, Aidit selaku pimpinan tertinggi gerakan, mengubah nama gerakan. Namanya yang semula operasi Takari diganti dengan nama “Gerakan 30 September”. Sesuai
dengan rencana, Gedung PN. Aerial Survei (Penas) di Jalan Jakarta By Pass (sekarang Jalan D.I. Panjaitan), Jakarta, dijadikan Central Komando (Cenko) I. Sjam selaku Ketua Pelaksana Gerakan menempati posko ini dan menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk pimpinan tertinggi. Di samping Sjam, saat itu hadir Pono selaku Wakil Pimpinan Pelaksana Gerakan. Brigjen TNI Supardjo sebagai penghubung Cenko dengan Presiden Sukarno, Kolonel Latief dan Letkol Untung sebagai Komando Gerakan Militer. Sedangkan Mayor Udara Suyono dan Letkol Udara Heru Atmodjo bertugas sebagai penghubung antar Cenko-Cenko.31
Pada pukul 01.30 tanggal 1 Oktober 1965, para pemimpin pelaksana gerakan mengikuti Letkol Untung untuk melihat persiapan terakhir di Lubang Buaya. Di tempat ini pasukan-pasukan pemberontak sudah berkumpul untuk melakukan aksinya. Pasukan-pasukan itu antara lain terdiri dari kompi Brigif I Kodam V/Jaya, Pemuda Rakyat, Gerwani, kompi Yon 454/Diponegoro dan Yon 530/Brawijaya dan Resimen Cakrabirawa, yang tergabung dalam Divisi Ampera, di Lubang Buaya, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, komandan Pasukan Pasopati Lettu Dul Arief yang bertugas menculik para Jenderal, pada pukul 02.30 tanggal 1 Oktober 1965 mengumpulkan para komandan peleton dan kepada mereka, ia menjelaskan bahwa yang akan mereka culik adalah tokoh-tokoh “Dewan Jenderal” yang akan mengadakan kup terhadap Presiden Sukarno. Oleh karena itu mereka diperintahkan untuk menangkap hidup atau mati para Jenderal yang terdaftar yakni sebagai berikut:
a. Menko Hankam/Kasab Jenderal TNI A.H. Nasution
b. Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen TNI A.Yani
c. Deputi II Men/Pangad Mayjen TNI Suprapto
d. Deputi III Men/Pangad Mayjen TNI Haryono M.T.
e. Asisten I Men/Pangad Mayjen TNI S. Parman
f. Asisten IV Men/Pangad Brigjen TNI D.I Panjaitan. Oditur Jenderal Militer/Inspektur Kehakiman Angkatan Darat Brigjen TNI Sutoyo.
Pada Subuh dinihari, tanggal 1 Oktober 1965, G30S/PKI berhasil menculik dan membunuh para jenderal pimpinan TNI Angkatan Darat di Lubang Buaya. Jenazah mereka dibenamkan di dalam sumur tua. Dalam peristiwa ini Jenderal A.H. Nasution berhasil lolos dari cengkeraman maut, tetapi ajudannya, Lettu Czi Pierre Tendean menjadi korban, karena dikira Jenderal A.H. Nasution. Selain ajudannya, puteri Jenderal A.H. Nasution gugur sebagai perisai ayahnya, ketika para penculik beraksi di rumahnya.
---------
31.Kopkamtib, op.cit., hlm. 122.
Sumber:
Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional: Bagian I Rekonstruksi dalam Perdebatan,
Taufik Abdullah, Sukri Abdurrachman, Restu Gunawan
Komentar
Posting Komentar