Langsung ke konten utama

PRESIDEN SUKARNO DAN TEUNGKU MUHD. DAUD BEUREUEH

Pidato Presiden Sukarno di Amuntai yang menyatakan tidak menyukai lahirnya Negara Islam dari Republik Indonesia sangat mengecewakan rakyat Aceh yang ingin melaksanakan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara. Harapan rakyat ini dibuyarkan oleh pidato Presiden Sukarno tersebut. 

Padahal pada waktu kunjungannya ke Aceh yang pertama pada tahun 1947, beliau telah memberi harapan bagi perjuangan umat Islam Indonesia umumnya dan umat Islam Aceh khususnya. Dalam kunjungannya itu telah terjadi dialog antara beliau dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang bagian terakhirnya berbunyi sebagai berikut:



Presiden : "Saya minta bantuan Kakak agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945."


Daud Beureueh: "Sdr. Presiden! Kami rakyat Aceh dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa perang sabil atau perang "fisabilillah", perang untuk menegakkan agama Allah sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu maka berarti mati syahid."


Presiden : "Kakak ! Memang yang saya maksudkan adalah perang yang seperti telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Tgk. Tjhik di Tiro dan lain-lain yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang bersemboyan "merdeka atau syahid."


Daud Beureueh: "Kalau begitu kedua pendapat kita telah bertemu Sdr. Presiden. Dengan demikian bolehlah saya mohon kepada Sdr. Presiden, bahwa apabila perang telah usai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan Syariat Islam di dalam daerahnya."


Presiden : "Mengenai hal itu Kakak tak usah khawatir. Sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam."


Daud Beureueh: "Maafkan saya Sdr. Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan, bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Sdr. Presiden."


Presiden : "Kalau demikian baiklah, saya setujui permintaan Kakak itu."

Daud Beureueh: "Alhamdulillah. Atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan

terima kasih banyak atas kebaikan hati Sdr. Presiden. Kami mohon, (sambil menyodorkan secarik kertas kepada Presiden) sudi kiranya Sdr. Presiden menulis sedikit di atas kertas ini."



Mendengar ucapan Tgk. Muhd. Daud Beureueh itu, langsung Presiden Sukarno menangis terisak-isak. Air matanya yang mengalir di pipinya telah membasahi bajunya. Dalam keadaan terisak-isak Presiden Sukarno berkata, 


"Kakak! Kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi Presiden. Apa gunanya menjadi Presiden kalau tidak dipercaya."


Langsung saja Tgk. Muhd. Daud Beureueh menjawab: "Bukan kami tidak percaya, Sdr. Presiden. Akan tetapi hanya sekedar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak untuk berperang." Lantas Presiden Sukarno sambil menyeka air matanya berkata,


" Wallah, Billah, kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan Syariat Islam. Dan Wallah, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan Syariat Islam di dalam daerahnya. Nah apakah kakak ragu-ragu juga ?"


Dijawab oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh: "Saya tidak ragu lagi Sdr. Presiden. Sekali lagi atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati Sdr. Presiden."


Menurut keterangan Tgk. Muhd. Daud Beureueh oleh karena iba hatinya melihat Presiden menangis terisak-isak, beliau tidak sampai hati lagi meminta jaminan hitam di atas putih atas janji-janji Presiden Sukarno itu.(Wawancara dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh.)

---------

Sumber:

TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH

Peranannya dalam pergolakan di Aceh

Oleh

M. NUR EL IBRAHIMY

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kisah Tiga Jenderal Dalam Pusaran Peristiwa 11 Maret 1966

By: SOCIOPOLITICA “Kenapa menghadap Soeharto lebih dulu dan bukan Soekarno ? “Saya pertama-tama adalah seorang anggota TNI. Karena Men Pangad gugur, maka yang menjabat sebagai perwira paling senior tentu adalah Panglima Kostrad. Saya ikut standard operation procedure itu”, demikian alasan Jenderal M. Jusuf. Tapi terlepas dari itu, Jusuf memang dikenal sebagai seorang dengan ‘intuisi’ tajam. Dan tentunya, juga punya kemampuan yang tajam dalam analisa dan pembacaan situasi, dan karenanya memiliki kemampuan melakukan antisipasi yang akurat, sebagaimana yang telah dibuktikannya dalam berbagai pengalamannya. Kali ini, kembali ia bertindak akurat”. TIGA JENDERAL yang berperan dalam pusaran peristiwa lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 –Super Semar– muncul dalam proses perubahan kekuasaan dari latar belakang situasi yang khas dan dengan cara yang khas pula. Melalui celah peluang yang juga khas, dalam suatu wilayah yang abu-abu. Mereka berasal dari latar belakang berbeda, jalan pikiran dan k...
2 komentar
Baca selengkapnya

soeharto untold story: BERANI AMBIL RISIKO

SJAFRIE SJAMSOEDDIN Tugas mengawal Pak Harto selalu sarat cerita penuh warna. Meski tanggung jawab yang saya pikul demi keselamatan beliau cukup berat, semua itu terasa tak sebanding dengan teladan yang bisa saya ambil dari setiap tindakan beliau. Pemikirannya yang mendalam benar-benar mencerminkan sosok pemimpin yang arif, yang patut dicontoh oleh siapa saja. Sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden, pada tahun 1995 saya mengawal Pak Harto mengunjungi Bosnia Herzegovina yang saat itu tengah berperang. Sebelumnya rombongan singgah di Zagreb, Kroasia, dan Pak Harto bertemu Presiden Kroasia, Franjo Tudjman. Pada saat itu diperoleh berita bahwa pesawat yang ditumpangi Utusan Khusus PBB, Yasushi Akashi, ditembaki saat terbang ke Bosnia. Untung saja tidak jatuh korban. Insiden itu membuat rekan-rekan yang menanti di Bosnia mencari kepastian, apakah Pak Harto jadi datang? “ Saya pamit dulu untuk pergi ke Sarajevo, ” kata Pak Harto kepada Presiden Kroasia. Melalui kalimat itu saya ...
2 komentar
Baca selengkapnya

PKI DI BALIK GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965 V

Dekrit No. 1 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN REVOLUSI INDONESIA I. Demi kelantjaran Negara Republik Indonesia, demi pengamanan pelaksanaan Pantjasila dan Pantja Azimat Revolusi Indonesia seluruhnja, demi keselamatan Angkatan Darat dan Angkatan Bersendjata pada umumnja, pada waktu tengah malam Kamis tanggal 30 September 1965 diibukota Republik Indonesia, Djakarta, telah dilangsungkan pembersihan terhadap anggota-anggota apa jang menamakan dirinya Dewan Jenderal yang telah merencanakan coup mendjelang Hari Angkatan Bersendjata 5 Oktober 1965. Djenderal-djenderal telah ditangkap, alat-alat komunikasi dan objek-objek vital lainnja telah djatuh ke dalam kekuasaan Gerakan 30 September. Gerakan 30 September adalah gerakan semata-mata dalam tubuh Angkatan Darat untuk mengakhiri perbuatan sewenang-wenang djenderal-djenderal anggota Dewan Djenderal serta perwira-perwira lainnja yjang menjadi kaki tangan dan simpatisan anggota Dewan Djenderal. Gerakan ini dibantu oleh pasukan-pasukan bersendjata di lua...
2 komentar
Baca selengkapnya