Bung Karno: Sikapnya terhadap Peristiwa Madiun 1948
Bagaimana sikap Bung Karno pada tahun 1948 tatkala terjadi peristiwa Madiun? Ia dengan lantang menyatakan kepada bangsa Indonesia:
”Silahkan pilih Sukarno-Hatta atau Moeso dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya RI”. Tetapi, mengapa setelah Pemilu I tahun 1955 pikirannya mulai berubah, bahkan justru kemudian menjadi pelindung/pembela PKI, atau paling tidak memberi peluang kepada partai itu mencapai cita-cita politiknya, yaitu terbentuknya masyarakat dan negara komunis di Indonesia. Namun, bila dilihat agak jauh ke belakang, yaitu pada tahun 1920-an, sesungguhnya cetak biru (blueprint) warna ideologi yang menjadi obsesi Bung Karno telah nampak pada tulisannya berjudul “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme di Indonesia”.
Pada 21 Februari 1957 Bung Karno menyampaikan Konsepsi Presiden, yang menyarankan mengganti sistem pemerintahan yang ada, dengan sistem yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Bung Karno kemudian mendesak supaya dibentuk suatu Kabinet Gotong-Royong yang diibaratkan sebagai“alle kinderen aan een eet tafel en aan een werktafel”(semua anak makan bersama semeja dan bekerja sama semeja). Yang dimaksud Bung Karno adalah agar PKI yang pada Pemilu tahun 1955 keluar sebagai salah satu partai pemenang diikutsertakan dalam pemerintahan.1
Partai-partai politik diberi waktu seminggu untuk memberikan jawaban. Partai politik yang menyetujui adalah PKI, Murba, PNI, PRN, Baperki, dan Persatuan Pegawai Polisi Negara. Masyumi dan Partai Katolik menolak, sedang NU, PSII, Parkindo, IPKI, dan PSI menolak secara halus. Bung Karno mengancam akan membubarkan partai-partai karena dianggapnya sebagai biang keladi ketidakstabilan. Namun, tatkala pimpinan partai besar seperti PNI menyatakan ketidak-setujuannya atas ancaman Presiden itu, Bung Karno menghindar dan menyatakan saran agar partai-partai disederhanakan. Sementara itu terjadi perkembangan yang cepat di beberapa daerah, Letkol Ventje Sumual, Panglima TT Indonesia Timur, dalam pertemuan antara TT Sumatra Barat, TT Sriwijaya dan TT Indonesia Timur di Palembang, mengumumkan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) yang intinya menuntut pemulihan Dwi Tunggal Sukarno-Hatta, otonomi daerah, penggantian pimpinan AD, dan pelarangan komunisme di Indonesia. Pada September 1957 diselenggarakan Munas yang menghasilkan super team, terdiri dari Sukarno, Hatta, dan Sri Sultan Hamengkubuwana IX, untuk membuat terapi dan diagnosis guna mengatasi keadaan. Dalam hal ini Bung Karno telah melihat Hatta sebagai representasi kekuatan tiga daerah yang anti komunis. Oleh karena hal ini bertolak belakang dengan konsepsi yang telah dikemukakannya, Bung Karno kemudian menolak kembalinya Dwi Tunggal dengan Hatta, ia bersikeras melaksanakan konsepsinya dengan konsekuen.
Sikap Bung Karno terhadap persoalan Dwi Tunggal dan ketegasannya untuk mewujudkan konsepsi yang ia ajukan, khususnya dalam mengakomodasi kekuatan dan paham komunis dalam pemerintahan, menyebabkan kelompok Palembang yang secara tegas menolak paham komunis, karena dianggap sebagai anti Tuhan, anti kebangsaan, dan anti Pancasila, memperluas jaringan anti komunis dan mempersiapkan Pemerintahan Pusat Darurat RI di Padang. Pada 15 Februari 1958 PRRI diproklamasikan yang dihadiri oleh Kol. Dahlan Djambek, Letkol. Achmad Husein, Kol. Simbolon, Mr. Burhanuddin Harahap, dan Mr. Sjafrudin Prawiranegara (dua terakhir dari Masyumi).
Gerakan Permesta dan PRRI secara resmi dinyatakan sebagai gerakan separatis, karena harus dihancurkan. Pihak PRRI dan Permesta kemudian mendapat dukungan Amerika Serikat, terutama dari kekuatan Armada VII. Keterlibatan Allan Pope membuktikan hal tersebut. Akan tetapi kekuatan counter yang dilakukan oleh PRRI dan Permesta gagal. Dengan momentum tersebut Sukarno semakin yakin akan kebenaran gagasannya seperti tercermin dalan konsepsi yang telah diajukan. Dalam perkembangannya setelah tahun 1960 terjadilah perubahan yang sangat cepat.
----------
1. Dalam Konsepsi Presiden itu antara lain akan dibentuk Dewan Nasional, kedudukannya
sederajat dengan Kabinet Gotong Royong. Dewan Nasional bertugas memberikan nasihat
kepada Presiden baik diminta ataupun tidak diminta.
Bung Karno di Tahun 1960-an
Dalam Seminar AD 3 April 1965 Presiden Sukarno menyatakan agar Angkatan Bersenjata (AB) menyadari bahwa bahaya komunis tidak ada. Dalam amanatnya di hadapan 4 panglima AB dan perwira-perwira peserta Seminar AD 3 April 1965 dinyatakannya “Musuh-musuh kita yang sebenarnya dan kekuatan-kekuatan yang memusuhi kita tidak lagi datang dari Utara, yaitu RRC atau Uni Soviet, tetapi jelas Nekolim. Menurut Bung Karno sewaktu masih menyeleweng, ABRI mengadopsi kebijakan pertahanan yang salah, yang tidak cocok dengan revolusi Indonesia yang asli, tetapi cocok dengan revolusi yang nyeleweng, tetapi kemudian RI, berhasil membanting stir, namun ABRI belum sepenuhnya membanting stir”.2
Pada Januari 1965 Menlu Subandrio menjalankan muhibah ke Peking. Chou En Lai dengan lihainya menawarkan bantuan 100.000 pucuk senjata ringan, untuk mempersenjatai buruh dan tani agar semua tenaga revolusioner dapat digerakkan mengganyang Malaysia. RRC juga menyatakan akan memberi kredit 150 juta dolar. Oleh Ahmad Ponsen, kredit RRC itu sesuai dengan prinsip berdikari.3
Pada bulan April 1965, seorang anggota Angkatan Kepolisian RI yang bertugas di Boyolali, Jawa Tengah, berhasil menyusup ke dalam organisasi PKI dan mencatat isyarat-isyarat gerakan berbahaya PKI. Tanggal 13 April 1965 ia mengikuti rapat gelap di rumah Josoprawiro (PKI) Kecamatan Mojosongo. Rapat diadakan tengah malam, diikuti oleh 12 orang gembong PKI Jawa Tengah. Yang dibicarakan adalah instruksi CC PKI kepada anggota-anggota seluruh Indonesia agar melancarkan kampanye serentak saat Presiden mengumumkan perang dengan Malaysia. Pada saat gawat ini nanti, ketika seluruh AB sedang berperang melawan musuh, PKI akan melancarkan aksi dari dalam.
Di samping itu seluruh anggota PKI diinstruksikan melakukan aksi pemecatan dan kekacauan di segala bidang. Laporan ini diteruskan ke atas, tetapi tidak lengkap, takut disemprot sebagai“komunisto phobi”.4
Kejadian-kejadian berskala nasional juga muncul pada awal 1965, di antaranya peristiwa berbagai pengroyokan di Banyuwangi, Besuki, Jombang, Kediri, Sidoarjo, Tanggul, Kanigoro, Mantingan (Ngawi), dan di beberapa tempat lainnya. Klimaksnya di Bandar Betsy, Sumatra Utara, pada tanggal 15 Mei 1965. Dalam kasus itu, Pelda Sudjono dikeroyok ramai-ramai oleh BTI dan kepalanya dipenggal dengan pacul.5
Apa tindakan Bung Karno terhadap persoalan itu? Pada tanggal 23 Mei 1965, PKI merayakan HUT ke-45 secara besar-besaran. Tamu-tamu dari luar negeri berdatangan, seperti dari RRC, Albania, Korea, Vietnam, dan PKUS. Jakarta dipenuhi poster-poster raksasa, spanduk-spanduk, patung tokoh-tokoh komunis. Gambar Presiden Sukarno dipajang sama besarnya dengan DN Aidit, Lenin, dan Karl Marx di beberapa jalan utama Jakarta. Dalam resepsi HUT PKI ke-45 bulan Mei 1965, Bung Karno dengan wajah berseri-seri berpakaian kebesaran dengan semua bintang menghiasi di dadanya, tampil di depan massa mendapat sambutan gegap-gempita. Di sinilah keluar ucapan Bung Karno yang terkenal, ditujukan kepada PKI, “Ora sanak, ora kadang, yen mati aku melu kelangan” (bukan saudara, bukan keluarga, kalau mati saya ikut kehilangan).6
----------
2.Soegiarso Soerojo, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai,Jakarta, 1988, hlm. 214.
3.Ibid., hlm. 215.
4.Ibid.,hlm. 219.
5.Harian Rakjat, tanggal 24 Mei 1965.
6.Soegiarso Soerojo, op.cit., hlm. 217.
Bung Karno dan Dewan Jenderal
Awal bulan Mei 1965 istilah Dewan Jenderal tampaknya belum muncul, karena D.N. Aidit dalam rapat Politbiro masih menggunakan istilah Kapitalis Birokrat. Saat itu Aidit melemparkan tuduhan, meskipun tanpa bukti, bahwa kaum Kapitalis Birokrat (Kabir) sedang mempersiapkan suatu kudeta. Seminggu kemudian Pelda Sujono seorang perwira pertama TNI AD yang di cap PKI dari kalangan “Kabir”, tewas oleh orang-orang PKI /BTI di Perkebunan Negara Bandar Betsy, Sumatra Utara. Peristiwa ini menjadikan sikap TNI AD makin keras terhadap PKI. Pertentangan antara TNI AD dan PKI makin tajam. Dalam suasana suhu politik yang terus memanas, PKI menemukan ide bahwa suatu badan di lingkungan TNI AD yang dianggap cocok untuk sebuah lembaga, dapat digunakan sebagai kambing hitam. Badan itu ialah suatu dewan dari sejumlah jenderal yang diberi tugas memberikan penilaian pada promosi dari Kolonel ke Jenderal. Oleh komunitas di lingkungan TNI AD, badan itu kemudian dinamakan “dewan jenderal”. Badan ini juga terdapat pada Angkatan lain, misalnya di TNI AU.7
Masalah keberadaan Dewan jenderal ini kemudian mendapatkan legitimasi dengan adanya Dokumen Gilchrist, karena di dalamnya terdapat kata-kata“our local army friends”.
Berdasarkan dokumen itu isu kebenaran adanya“Dewan Jenderal” dikonfirmasikan oleh Presiden kepada Men/Pangad A. Yani sekitar 27 Mei 1965. Isu tentang Dewan Jenderal itu dibantah keberadaannya oleh Pangad. Jenderal A. Yani, yang menyatakan bahwa yang ada ialah Wanjakati, yaitu yang menilai promosi dari pangkat Kolonel menjadi Jenderal. Akan tetapi bola panas “Dewan Jenderal” telah menggelinding di medan politik Indonesia. Pada 28 Mei 1965, dalam sebuah rapat para panglima tentara, ia menyatakan telah memiliki bukti-bukti bahwa nekolim akan membunuh dia, Subandrio, dan Yani. Apabila rencana itu gagal nekolim akan menggunakan “kaki tangan mereka, tentara setempat”.8
Subandrio selaku kepala Badan Pusat Intelejen (BPI), seharusnya memeriksa otentisitas Dokumen Gilchrist, tetapi ia hanya mempercayakan kepada Kepala Stafnya Brigjen (Pol) Sutarto, yang ternyata tidak memeriksakan keotentikan dokumen itu melalui tes di Laboratorium Kriminal Angkatan Kepolisian. Sutarto menyerahkan kembali kepada Subandrio dan mengatakan bahwa dokumen itu asli. Subandrio kemudian menyatakan bahwa dokumen tersebut otentik, dan tanggal 25 Mei 1965 Subandrio menyerahkannya kepada Bung Karno.9
Sejak saat itu Bung Karno sangat dipengaruhi dan percaya akan adanya Dewan Jenderal yang dianggap bersikap anti Bung Karno. Dan Bung Karno tampak sering marah-marah terhadap beberapa jenderal AD, dan sebaliknya ia juga kerap menerima kunjungan beberapa jenderal lain yang lebih dipercayanya.10
Di tengah-tengah situasi polemik tentang masalah penyelesaian revolusi, adanya Dewan Jenderal, konfrontasi mengganyang Malaysia dan kesulitan ekonomi akibat Indonesia diisolasi oleh dunia internasional, karena keluar dari PBB, DN. Aidit Ketua CC PKI, menuntut dilaksanakan penasakoman pada semua unsur pemerintahan. Dalam hal ini Aidit menyatakan bahwa konsep Nasakom yang dicetuskan oleh Bung Karno pada tahun 1926 itu makin hari makin terbukti kebenarannya. Dilihat dari segala segi, bagi rakyat Indonesia tidak ada jalan lain kecuali melaksanakan Nasakom di segala bidang. Alternatif lain, menurut Aidit ialah perkelahian antara kekuatan-kekuatan yang hidup di negeri kita.11
Di dalam kondisi sosial-ekonomi bangsa Indonesia yang sangat sulit tersebut, Bung Karno mempertegas pendiriannya bahwa satu-satunya jalan keluar dari kemelut yang dialami oleh bangsa Indonesia ialah dengan menerapkan ajaran Karl Marx, peletak dasar paham komunis. Dalam Kongres PNI tahun 1962, konsep mengembangkan wacana bahwa Sosialisme Indonesia yang dikampanyekan secara besar-besaran dalam akronim Usdek, tidak lain adalah ajaran Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Kebijakan PNI yang kepengurusannya di tingkat pusat telah disusupi oleh unsur komunis, yaitu Ir. Surahman, menyebabkan Bung Karno semakin gandrung dalam menerapkan kehidupan bangsa dalam rangka menyelesaikan Revolusi Indonesia. Akibatnya, secara ideologis Bung Karno semakin kekiri-kirian.12
Apakah Dokumen Gilchrist yang menghebohkan sejak bulan Mei 1965 telah sampai di tangan Bung Karno? Dan bagaimana sikap Bung Karno hingga bulan September 1965? Di tengah-tengah kegamangan terhadap perkembangan politik nasional pada 13 September 1965 dengan tidak diduga-duga Presiden menganugerahkan Bintang Mahaputra Kelas III kepada DN Aidit, atas contoh kepahlawanan, dan teladan dalam political leadership.13
Pada akhir tahun 1964 dan awal 1965, terjadi konfrontasi antara Malaysia-Indonesia, dan RI keluar dari PBB sebagai jawaban atas diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kemudian dibentuklah pasukan Sukwan-sukwati dalam rangka menghadapi Malaysia. Sejalan dengan itu, PKI juga menuntut agar kaum buruh dan kaum tani revolusioner dipersenjatai sebagai Angkatan V. Angkatan Darat menolak pembentukan Angkatan V dan juga tidak bersedia memberikan senjata kepada sukwan-sukwati tersebut karena curiga dengan PKI. Sukarno dalam pidato TAKARI menuduh bahwa gagasan pembentukan Angkatan V masih ditolak oleh golongan yang dipengaruhi oleh teks-teks book oldefo.
Bung Karno menegaskan bahwa setiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara menurut pasal 30 UUD 1945.14
Bung Karno menyatakan bahwa machtvoorming diperlukan untuk memaksa kaum sana tunduk kepada kita.15
Bertepatan dengan itu PKI dan Front Marhaen melakukan pengganyangan terhadap SERBUMIT-GASBIINDO dan DPS KBKI karena dituduh antek BPS.16
Dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1965, Bung Karno berbicara seperti bukan kehendaknya (Jawa: dudu karepe dewe). Orang-orang yang pada masa revolusi sangat berjasa namun pada tahap penyelesaian revolusi tahun 1965 tidak sejalan lagi, pasti akan dilibas. Bung Karno antara lain menyatakan:
”Mengira dirinya presdir republik, lalu maunya bukan dia berkorban buat Republik, tapi Republik berkorban untuk dirinya. Orang semacam ini, parvenu-parvenu charlatan-charlatan, profier-profier, macam ini ada baiknya kita promovir menjadi penghuni bui Nusakambangan...
Yang kemarin revolusioner, hari ini mungkin menjadi mlempem. jangan mengagul-agulkan jasa masa lampau... Aku muak, biar engkau dulu jenderal petak di tahun 1945, tetapi kalau sekarang memecah persatuan nasional revolusioner. Kalau sekarang mengacaukan Front Nasional, kalau sekarang memusuhi soko guru revolusi, engkau akan menjadi tenaga reaksi. Sebaliknya biar engkau dulu bukan apa-apa, ya biar sekarang bukan apa-apa, tetapi setia kepada revolusi, engkau tenaga revolusioner....”17
Menurut kesaksian Bambang S. Widjanarko, pada tanggal 30 September 1965 Letkol Untung di Senayan memberikan surat kepada Bung Karno tentang akan dimulainya gerakan penindakan terhadap jenderal-jenderal yang dianggap sebagai kelompok Dewan Jenderal.18
Ia menyatakan bahwa ”ada Pati-pati yang melapor kepada Bung Karno tentang jenderal-jenderal AD yang tidak loyal. Dalam hal ini Pati-pati itu menyetujui pengambilan tindakan terhadap Jenderal-jenderal yang dianggap sebagai Dewan Jenderal itu. Menurut kesaksian tersebut pada 4 Agustus 1965 Bung Karno memberikan tugas kepada Untung untuk mengambil tindakan terhadap Dewan Jenderal”.19
Pada 30 Agustus 1965 pemuda-pemuda komunis yang disusupkan ke dalam organisasi politik dan organisasi massa mengadakan demonstrasi besar di Jakarta, menuntut pemutusan hubungan diplomatik dengan AS. Mereka mendatangi Kedubes AS dan menyampaikan resolusi kepada Dubes Marshall Green yang dituduh membawa papan-papan nama Partai Murba dan menuntut tunjuk hidung neo-BPS. Puncak demonstrasi dilakukan pembakaran Kedubes Inggris.
Membakar dan menghancurkan semua milik kedutaan. Pada waktu demonstrasi ke tempat peristirahatan Bill Palmer di Gunung Mas, Puncak, kata mereka menemukan Dokumen Rahasia Gilchrist, yang berisi rencana penggulingan kekuasaan Presiden Sukarno bersama-sama “our local army friend”.
Menghadapi kerusuhan yang sangat hebat itu pihak berwajib seakan-akan sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Presiden Sukarno sebaliknya, justru memuji tindakan-tindakan revolusioner para pemuda.
Harian Rakjat, edisi 4 September 1965 memuat tajuk: ”Kaum kontra revolusioner menyebarkan kampanye seakan-akan PKI mau kup. Sesungguhnya mereka sendirilah yang menyiapkan kup itu.” Orang justru menafsirkan suara HR sebagai pengungkapan dari rencana PKI yang sebenarnya, ibarat “maling teriak maling”. Di berbagai pelosok, pentolan-pentolan PKI dan simpatisannya membakar massa. Munir, Ketua DN Sobsi di depan sidang ke II, DN Sobsi pada awal September berpantun.
“Suwe ora jamu, jamu godong turi,
Suwe ora ketemu, ketemu pisan terus aksi”
Menurut kesaksian Widjanarko, pada tanggal 23 September 1965 telah dilangsungkan pertemuan di Istana Presiden untuk mengambil keputusan. Pertemuan itu dihadiri antara lain Subandrio, Leimena, Chairul Saleh, Omar Dhani, Brigjen Sabur, dan Jenderal Mursid.
Kepada presiden, Mursid melaporkan bahwa memang ada Dewan Jenderal yang tidak loyal kepada kebijaksanaannya. Bung Karno bertanya kepada Sabur bagaimana persiapan dari“perintah”nya. Sabur menjawab, bahwa ia telah siap, tinggal menunggu perintah rinci Bung Karno lebih lanjut. Selanjutnya Sukarno memberikan perintah kepada Sabur untuk membersihkan Dewan Jenderal sesegera mungkin.20
Terkait dengan hal tersebut, A.H. Nasution menyatakan adalah jelas dari pernyataan Leimena kepada Tim Pemeriksa Pusat (Teperpu) pada tahun 1969. Dalam pemeriksaan itu ia mengatakan bahwa ia mengetahui bahwa Presiden bermaksud untuk membuang sejumlahjenderal.21
Adapun yang dibahas oleh Bung Karno dan kawan-kawannya dalam pertemuan itu menyangkut dua tindakan yang akan diambil. Tindakan militer akan dipimpin oleh Komandan Pasukan pengawal Presiden Jenderal Sabur, dengan Untung di garda depan. Adapun aspek politik yang akan dilakukan oleh PKI di tengah-tengah demam revolusi pada 21 September 1965 atau sembilan hari menjelang G30S/1965, berdasarkan Keppres Nomor 291/1965 tanggal 21 September 1965 secara resmi membubarkan Partai Murba.
----------
7.Kesaksian Suyitno Sukirno (Marsekal Muda TNI AU), Peristiwa G-30 S./PKI di Auri yang Saya Alami,
1984, Jakarta.
8.Berita Yudha dan Harian Rakjat, 29 Mei 1965
9.Rosihan Anwar, “G.30 S/PKI, Gilchrist, dan CIA”, dalam Tim Cidesindo, Membuka Lipatan Sejarah: menguak Fakta gerakan PKI, 1999, Jakarta, Pustaka Cidesindo, hlm. 43-48. Dokumen tersebut ternyata disusun oleh intel pada Atase Militer Cekoslowakia di Jakarta yang kemudian menyeberang ke AS.
10.Bambang S. Widjanarko, The Devious Dalang ; Sukarno and the so-called Untung-putch Eye-witness report by Bambang S. Widjanarko, The Hague: Interdoc Publishinhg House, 1974, hlm. 10.
11.Soegiarso Soerojo, op, cit., hlm. 218.
12.John Hughes, The End of Sukarno, A Coup that Misfired: A. Purge that ran wild.,Singapore, Stamford Press Pte Ltd., 2002, hlm. 117.
13.Ibid., hlm. 221
14.Ibid., hlm. 215.
15.Warta Bhakti, 7 Maret 1965
16.John Hughes, op. cit, 2002
17.Ibid., hlm. 219.
18.Anthonie C.A. Dake, op.cit, hlm. 408.
19.Bambang Widjanarko, op.cit., hlm. 81-82
20.Anthonie C.A. Dake, op.cit., hlm.405.
21 Ibid.
Bung Karno dan Malam Jahanam G30S 1965
Pada 26 September 1965 Brigjen Sugandhi bertemu dengan Bung Karno di Istana. Saat itu hadir pula Sayuti Melik dan Pak Hardjo, Kepala Rumah Tangga Presiden Soekarno. Bung Karno bertanya kepada Sayuti, “Kalau menurut pewayangan, Gandhi itu siapa kira-kira?”.
Sayuti Melik, sambil njoged mengatakan, “Kalau saya adalah Kumbokarno. Right or wrong Sukarno”. Kumbokarno adalah raksasa berbudi ksatria. Ia sebenarnya mengutuk perbuatan batil Prabu Rahwana, tetapi tetap setia kepada negaranya. “Kalau Gandhi kira-kira Wibisono”, sahut Bung Karno.22
Tanggal 27 September 1965 Brigjen Sugandhi bertemu Sudisman, bekas teman sekolah dahulu di AMS. Sugandhi menanyakan kepada Sudisman,“Man, ini ada apa kok di kampung-kampung ada persiapan dan pembuatan sumur?” Sudisman menjawab: ”Sudahlah jij ikut kita saja!” Gandhi:”Ndak bisa Man saya ikut PKI, karena saya punya agama”. Sudisman: ”Kalau jij ndak mau, memang kamu sudah dicekoki Nasution”. Sugandhi:”Bukan soal dicekoki, tapi soalnya adalah ideologi. Tapi bila jij akan meneruskan rencanamu, pasti kau akan digilas dan akan habis, Man”. Sudisman:”Ndak bisa, kita akan pegang inisiatif, siapa yang memulai dan pukul dulu itu yang menang. Percayalah pada kita, semuanya sudah kita perhitungkan dengan masak-masak”. Kemudian Brigjen Sugandhi juga bertemu D.N. Aidit, dan Aidit menanyakan kepadanya: ”Bung, Harianmu masih reaksioner? Sudah bicara dengan Sudisman? Kita akan mulai sebentar lagi dalam satu, dua, tiga hari ini. Dan ini semua Bung Karno sudah tahu. Lebih baik kalau Bung ikut dengan kita.” Sugandhi:”Sudisman telah bicara dengan saya, tetapi aku tak mau ikut dengan PKI. Memangnya PKI mau coup? Saya (ABRI) punya doktrin sendiri, yaitu Saptamarga.”
Aidit: ”Bung, jangan bilang coup. Itu perkataan jahat. PKI akan perbaiki (istilah yang dipakai ndandani). Revolusi yang dirongrong oleh Dewan Jenderal. Dua tiga hari lagi kita akan mulai, Bung ikut apa ndak? Ini semua Bung Karno sudah saya beritahu semuanya”.
Tiga hari kemudian, yaitu tanggal 30 September 1965 (jamnya tidak disebutkan) Sugandhi menemui Bung Karno. Ia mengatakan, ”Pak, PKI akan coup,Bapak sudah tahu? Saya telah dihubungi sendiri oleh Sudisman dan Aidit”. Bung Karno menjawab, ”Jangan kau komunisto phobi (dengan nada marah). Kau tahu Dewan Jenderal? Kau tahu jenderal-jenderal brengsek? Kamu hati-hati kalau ngomong!”.
Sugandhi: ”Kalau para Jenderal itu memang brengsek, ya dipecat saja to, Pak, kan wewenang ada di tangan Bapak. Dewan Jenderal itu ndak ada Pak. Yang ada adalah Wanjakti, yang tugasnya membantu Men/Pangad untuk peneropongan Kolonel-kolonel yang akan dinaikkan jadi Jenderal, jadi bukan untuk tujuan lain”. Bung Karno: ”Wis, kowe ora usah campur, diam saja kamu. Kowe wis dicekoki Nasution, ya”. Bung Karno: ”Sudah kamu jangan banyak bicara. Kamu tahu, dalam Revolusi menurut Thomas Carlyle, seorang Bapak bisa makan anaknya sendiri. Kamu tahu?” Sugandhi:”Waduh, kalau begitu Bapak ini sudah jadi PKI.”Bung Karno: ”Diam kau. Tak tempeleng pisan kowe mengko. Sudah pulang sana. Yang ngati-ati”.23
Brigjen Sugandhi, kemudian juga menghadap Jenderal A. Yani dan memberitahu niat PKI. Tetapi Jenderal A. Yani tak percaya. “Mana mungkin PKI berani melancarkan kup. TNI-AD kompak dan kuat,” kata A. Yani.24
Pada 27 September 1965 CC PKI menyebarkan instruksi ke semua CDB di seluruh Indonesia. Instruksi itu ditandatangani oleh Sudisman selaku Sekretaris Jenderal CC PKI sebagai berikut:
Comite Central
Jakarta, 27 September 1965
Partai Komunis Indonesia
Kramat Raya 81
Jakarta II/4
Kepada Semua CDB
Hal: Petunjuk instruksi-instruksi yang telah diberikan secara lisan. Bersama ini kami berikan petunjuk instruksi guna pelaksanaan keputusan CC sesuai dengan yang telah diberikan kepada semua CDB secara lisan oleh anggota-anggota CC. Instruksi mengenai hal itu akan segera dilaksanakan bilamana kode-kode yang telah diberikan secara lisan oleh anggota CC disiarkan melalui RRI. Bilamana hal tersebut di atas terjadi, kawan-kawan diharapkan pengertiannya, bahwa apa yang dinamakan Dewan Jenderal yang semua kegiatannya telah diketahui, semuanya telah akan dipatahkan termasuk Jenderal Nasution, Yani, Soeharto, Parman, Panjaitan, Suprapto, Harjono dan Sutojo. Semua kesatuan Angkatan Bersenjata, kecuali yang ada di bawah kekuasaan kita akan menjadi kacau dan tidak mempunyai kemampuan untuk melawan. Semua kesatuan yang setia kepada kita akan menguasai istana Merdeka dan RRI untuk mengamankan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan memberikan kesempatan kepada beliau untuk menerangkan kepada rakyat serta seluruh Angkatan Bersenjata, bahwa revolusi kita telah dapat diselamatkan. Kawan Nyoto akan selalu mendampingi Bung Karno dan akan bertindak sebagai penghubung, sehingga gerakan menyelamatkan revolusi kita dapat diselamatkan. Untuk membuat agar semua kesatuan Angkatan Bersenjata yang tidak setia kepada kita akan berada dalam keadaan kacau-balau, maka semua CDB harus melakukan segera tugas-tugasnya yang ditujukan kepada kesatuan-kesatuan Angkatan Bersenjata di daerah masing-masing, dan segera setelah menerima penyiaran kode-kode melalui RRI. Di samping itu kepada semua CDB diperingatkan, apabila dalam jangka waktu antara 28 September hingga 5 Oktober 1965 telah mempunyai rencana/janji, maka rencana/janji tersebut harus diundurkan dengan memberikan alasan yang masuk akal demi untuk menghindarkan kecurigaan dari pihak-pihak mana pun.
Instruksi ini harus dibaca oleh setiap kawan pimpinan CDB dan setelah selesai, instruksi ini harus dirobek/dibakar di muka pembawa surat dari CC ini.
Sekretariat CC PKI
Sekretaris
ttd.
(Sudisman)
Surat yang dikirim ke Pimpinan CDB di atas menggambarkan sikap optimis pimpinan G30S 1965. Akan tetapi tampaknya mereka juga mengantisipasi kondisi seandainya G30S 1965 mengalami kegagalan. Sudah tentu para pimpinan partai harus mampu menyelamatkan partai dan keamanan para kader dan anggota-anggotanya. Demikian pula sikap dan tindakan yang perlu diambil oleh pimpinan partai di hadapan para pejabat atau kaum “kontra revolusi” demi menyelamatkan partai. Untuk itu, sehari setelah CC PKI mengirimkan surat kepada CDB-CDB di seluruh Indonesia, pada 28 September 1965 juga segera dikirimkan surat ke alamat yang sama sebagai antisipasi seandaianya terjadi kegagalan, sebagai berikut:
Komite Central Partai Komunis Indonesia
Jk. Kramat Raya 81 Jakarta.
Telp. : O.G. 448227
Jakarta, 28 September 1965
No. : 13/PI/65
Lamp. : -
Kepada : Semua C.D.B.
Hal : Petunjuk lanjutan instruksi yang telah diberikan secara lisan
Kawan-kawan kaum tani, pekerja yang heroik militan dan revolusioner, dengan ini kami berikan petunjuk lanjutan intsruksi, guna pedoman-pedoman realisasi keputusan CC yang telah kita maklumi bersama. Dalam melaksanakan rencana kita nanti selanjutnya kita tidak pesimis, karena sudah jelas sudah mempunyai kekuatan dan sanggup untuk melaksanakan rencana kita sampai darah yang penghabisan dan pasti sukses. Namun demikian kita harus memperhitungkan juga garis perjuangan dan rencana kelanjutannya apabila di suatu tempat CDB terpaksa mengalami kegagalan (walaupun secara pasti tak mungkin gagal). Maka untuk itu bersama ini kami sampaikan pedoman sebagai berikut:
1. Apabila sesudah 1 Okktober 1965 dan seterusnya di salah satu CDB mengalami kegagalan akibat hal-hal yang tidak disangka-sangka sehingga misalnya tidak berdaya sama sekali, maka semua senjata api yang telah diterima harus segera disingkirkan dan disimpan di tempat yang jauh tidak terduga sama sekali oleh siapapun secara terpencar.
2. Di waktu keadaan begitu, dengan pura-pura secara legal bisa menyatakan membubarkan diri dengan disaksikan oleh instansi setempat.
3. Kawan-kawan dari luar daerah yang telah direncanakan (bukan penduduk asli), yang sudah tiba di tempat harus sudah diberi daftar nama-nama kaum kontra revolusioner beserta petunjuk-petunjuknya dan tempat senjata apinya yang telah tersimpan diberi petunjuk yang jelas.
4. Penempatan semua kawan-kawan dari luar daerah supaya di tempatkan secara rahasia pada anggota-anggota/simpatisan atau rumah-rumah Naga.
5. Dalam pembubaran diri di hadapan instansi (jika mungkin) tidak boleh gentar untuk menandatangani janji-janji/saksi-saksi apapun yang diinginkan kaum kontra revolusioner, kalau perlu ditandatangani dengan darah guna sekedar untuk mengurangi kecurigaan mereka.
6. Setelah anggota CDB setempat, dipandang sudah agak tenang, supaya semua anggota yang masih ada, menukar tempat tinggalnya pindah ke daerah lain yang sudah kita ketahui bersama.
7. Petunjuk inti setelah dipahami harus segera dibakar dengan disaksikan oleh semua anggota CDB.
8. Rencana jalan terus sampai titik darah penghabisan.
Berani Mati 5 x
C VI A.25
Sementara itu, figur yang secara nyata akan menangani dan memimpin gerakan militer adalah Brigadir Jenderal Supardjo, yang saat itu seharusnya berada di pos tugasnya di Kalimantan, yaitu di front konfrontasi dengan Malaysia. Atas panggilan Omar Dhani, pada 28 September 1965 Brigjen Supardjo ke Jakarta. Bung Karno mengetahui Omar Dhani memanggil Supardjo, namun ia akan mengambil keputusan dan memegang kendali di tangannya sendiri.
Pada 29 September 1965 Supardjo bertemu Bung Karno sehubungan dengan rencana pemberian komando kepada pasukan-pasukan yang ada digaris depan untuk menyerbu Malaysia. Dalam kesempatan tersebut Supardjo juga melaporkan bahwa ia telah bertemu dengan para pemimpin PKI dan menyatakan bahwa kelompok Sjam-Untung telah mengadakan 10 kali pertemuan sejak ia datang ke Jakarta pada bulan Agustus.26
Ternyata pada malam harinya Supardjo oleh Sjam, kepala Biro Khusus dari PKI, diperkenalkan dengan para pimpinan G30S lainnya. Semalam sebelum G30S dilaksanakan.27
Tanggal 28 September 1965 selepas tengah hari Men/Pangau Omar Dhani menghadap Presiden Sukarno di Istana Merdeka, Jakarta. Ketika ia masuk kamar, Bung Karno mengenakan kaos oblong tanpa peci, sedang mencukur kumis. Men/Pangau melaporkan bahwa para perwira dan bawahan AD yang tidak puas terhadap pimpinannya, sudah tidak sabar lagi untuk melakukan gerakan. Bung Karno menjawab bahwa ia akan mengambil keputusan menyetujui atau menolak langkah itu pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965 di Istana Bogor.28
Karena sikap Presiden Sukarno itu, kemudian PKI mengambil langkah mendahului, yaitu pasukan-pasukan penculik untuk membangunkan para jenderal dengan dalih karena dipanggil untuk segera menghadap Presiden. Anehnya, panggilan menghadap Presiden tanggal 1 Oktober 1965 juga dibenarkan oleh para korban dan keluarganya. Jika memang adanya panggilan Presiden kepada para Pimpinan AD tanggal 1 Oktober 1965 itu benar, berarti ada perubahan mendadak rencana pemanggilan itu dari tanggal 3 menjadi 1 Oktober 1965.
Sehubungan dimanipulasinya panggilan Presiden kepada para jenderal yang mengetahui Omar Dhani, apalagi ia menyatakan ketidaksabaran para perwira progresif untuk segera menindak para Jenderal, dan dari Istana saat itu, ia bertemu pula dengan Supardjo. Seharusnya Supardjo berada di posnya Kalimantan, sedangkan saat menghadap Bung Karno, Omar Dhani berjanji akan memanggilnya. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri keterlibatan Omar Dhani dalam G30S.Pada tanggal 29 September 1965, Anwar Sanusi di Jambi mengatakan bahwa: “Ibu Pertiwi sudah hamil tua yang akan melahirkan bayi Nasakom, tetapi sang bidan terlebih dahulu harus membersihkan setan-setan”.29
Ternyata itu merupakan kode bagi para anggota PKI untuk siap-siap tunggu tanggal mainnya. Pada waktu itu harga beras juga naik dengan mencolok. Pihak PKI menuduh bahwa kelangkaan bahan pangan itu karena ulah tengkulak jahat yang mengacaukan ekonomi dengan cara memborong beras yang ada di pasaran.30
Menurut kesaksian Widjanarko, Bung Karno pada tanggal 29 September 1965 memberikan perintah kepada Jenderal Sabur, Jenderal Sunarjo, dan Jenderal Sudirgo, untuk mengambil tindakan terhadap para jenderal dari Dewan Jenderal.
Pada tanggal 30 September 1965 Tjugito mendapat katabelece (nota) dari Sudisman (Anggota Politbiro CC PKI) yang berbunyi:
“Bung Sukirman! Saudara Tjugito ingin merundingkan kongkretisasi Bung masuk ke dalam barisan kita. Tjugito menyatakan ada informasi bagi Bung, bahwa demonstrasi ganyang Kabir oleh kekuatan Nasakom kemarin dulu akan diteruskan oleh rakyat poros Nasakom. Kalau iniberhasil, parade pada tanggal 5 Oktober 1965 akan berubah sifatnya. Di samping ABRI akan turut berparade, satu divisi rakyat yang akan dipersenjatai, bahkan mengingat situasi sekarang, gerakan ganyang Kabir ini mungkin sekali akan bergerak malam ini juga”.31
Kondisi politik di Indonesia yang gegap gempita karena dalam suasana konfrontasi terus-menerus itu, menarik perhatian seorang sarjana Belanda Jan M. Pluvier yang membuat studi Confrontation:
a Study in Indonesia Politics. Menurut sejumlah politisi yang mengamati gerak PKI, sebetulnya PKI bukan besar karena kehebatannya sendiri, melainkan karena mendapat restu, di samping bantuan dana dari luar negeri. Tanpa itu semua, PKI sesungguhnya tidaklah dapat berlaku nekad.
Ladislav Bittman bekas tokoh Departemen D Intel Cekoslawakaia dalam karyanya Deception Game mengenai bagian Indonesia mengatakan “Pada malam hari 30 September 1965, orang-orang komunis Indonesia melancarkan serangan terhadap lawan-lawan politiknya, yang secara diam-diam disetujui oleh Presiden Sukarno”. Pada tanggal 30 September 1965 malam, tatkala Bung Karno menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) Teknik, yaitu Kongres Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Istora, Senayan Letkol Untung memberikan sepucuk surat kepada Bung Karno. Isinya bahwa gerakan untuk menindak Dewan Jenderal akan segera dilaksanakan. Surat itu kemudian oleh Bung Karno dimasukkan ke dalam baju Pangti yang saat itu dipakainya. 32
Dalam penggrebegan di Krukut (1 Oktober 1965), berhasil disergap anggota Pemuda Rakyat yang berkedudukan di ranting maupun cabang Krukut. Sebagian besar dari mereka ikut aksi penculikan jenderal-jenderal di bawah pimpinan Lurah Krukut, Hasan Djang. Jika kup berhasil mereka rencananya akan membangun dapur-dapur umum di seluruh pelosok Jakarta. Markas besar dapur umum yang direncanakan itu telah disiapkan di Jl. Bandan, Jakarta. Dalam sergapan di Krukut itu juga dapat disita sejumlah pakaian militer, senjata gelap, tanda-tanda pangkat kesatuan baru yang akan dibentuk apabila perebutan kekuasaan berhasil. Dalam gerakan pengejaran terhadap kesatuan-kesatuan yang terlibat G30S oleh kompi Yon 203 dan kompi Kavaleri 7 panser dapat diringkus 140 dari Yon 530 Para dan 97 dari Yon 454 Para di Bekasi dalam perjalanan mereka kembali ke Jawa Tengah. Sampai 16 Oktober 1965 telah berhasil ditangkap 1.334 oknum yang terlibat langsung dalam G30S. Sementara itu pengejaran terhadap anggota-anggota Pemuda Rakyat yang ikut aktif dalam pembunuhan Pahlawan Revolusi di daerah Bekasi dapat ditangkap ratusan orang, 39 pucuk senjata dengan 5.000 butir peluru, 5 buah peluru anti tank. Di Tanjung Priok anggota-anggota KKO berhasil menyita 100 buah granat tangan buatan RRC dan beberapa pucuk senjata.
Pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi hari, Jenderal Supardjo bersama-sama dengan Mayor Bambang Supeno (Dan Yon 530 Para), Mayor Sukirno (Dan Yon 454 Para), dan Kapten Heru Atmodjo menghadap Presiden di Istana Merdeka untuk melaporkan pelaksanaan G30S dalam rangka pengamanan Presiden dari kudeta Dewan Jenderal.
Ternyata malam itu Presiden tidak tidur di istana sesuai dengan jadwal, melainkan bermalam di kediaman Dewi Sukarno di Wisma Yaso (sekarang Museum Satrya Mandala). Di situ Bung Karno memperoleh laporan apa yang terjadi pada malam harinya. Tatkala Bung Karno bersama rombongannya akan kembali ke istana, setelah sampai di Budi Kemuliaan oleh Kolonel M. Saelan diberitahu bahwa istana dikepung oleh tentara tidak dikenal, karena itu Bung Karno kemudian memutuskan untuk pergi ke Halim. Tiba di Halim sekitar pukul 09.00. Karena tidak mengetahui di mana keberadaan Bung Karno, Kapten Heru Atmojo memutuskan kembali ke Halim untuk malapor kepada Men/Pangau. Setibanya di PAU Halim Perdanakusuma Heru Atmojo melapor kepada Omar Dhani, kemudian diberitahu bahwa Presiden juga akan ke Halim. Maka Omar Dhani menyuruh Heru Atmodjo menjemput Brigjen Supardjo dengan helikopter Men/Pangau. Setibanya di Halim, dengan perantara Omar Dhani, Supardjo menghadap Presiden melaporkan tentang jenderal-jenderal yang telah berhasil diamankan (diculik). Perginya Presiden Soekarno ke PAU Halim dan kedatangan Supardjo menemui dan memberikan laporan perihal pelaksanaan penculikan para Jenderal kepada Bung Karno, hanya diketahui oleh mereka bertiga, yaitu Supardjo, Bung Karno, dan Omar Dhani. Ketiga tokoh ini merupakan kunci dari banyak persoalan yang nyaris tidak terjawab mengenai masalah kudeta G30S. Khususnya dalam hal hubungan antara peristiwa G30S, Omar Dhani, Supardjo, dan Presiden Soekarno.33
Dalam kesempatan itu, Supardjo melaporkan bahwa Jenderal Nasution lolos. Mendengar laporan itu Men/Pangau Omar Dhani berteriak gusar, “Rusak ... rusak ... rusak”, dan Presiden menanyakan “Kok bisa lolos, bagaimana?”Setelah itu Bung Karno memberikan pujian atas hasil kerja Brigjen Supardjo sambil menepuk bahunya, dan mengatakan, “Kamu telah bekerja dengan baik!” Padahal menurut pandangan umum, tepukan tangan itu juga bermakna sebagai ucapan selamat (congratulatory) terhadap yang telah dikerjakan Supardjo.34
Dengan demikian sebenarnya perilaku itu merupakan kecerobohan yang menyingkap sikap Bung Karno bahwa tindakan Supardjo itu telah direncanakan dan telah ia ketahui sebelumnya.35
Apalagi Bung Karno sebagai Pangti juga tidak memerintahkan menindak para pelaku penculikan, adalah merupakan sikap yang aneh, dan dengan mudah menduga bahwa tindakan itu telah menunjukkan berada di pihak mana ia berada.
Tindakan Bung Karno lainnya yang membuka jalan untuk menduga atas keterlibatannya dalam G30S 1965 ialah responnya terhadap berita tentang diculiknya para Jenderal pimpinan AD sedemikian enteng (ringan-menganggap sepele). Hal ini dapat dikatakan sebagai indikasi bahwa sejak semula penculikan para Jenderal itu memang akan dibunuh. Dalam hal ini Bung Karno tidak menjatuhkan disiplin apapun terhadap Supardjo. Menurut Omar Dhani, Bung Karno bertanya kepada Supardjo apakah ia memiliki bukti-bukti dokumen tentang keberadaan Dewan Jenderal dan tindakan subversif mereka. Supardjo menjawab, “kata orang” bahwa Dewan Jenderal memang ada dan ia akan memberikan bukti-buktinya. Namun hal itu tidak pernah dilakukannya.36
Selanjutnya Presiden Soekarno memerintahkan Supardjo agar menghentikan gerakannya guna menghindari pertumpahan darah. Dalam kesempatan itu Presiden Soekarno menolak permintaan Supardjo untuk mendukung G30S.37
Tindakan Bung Karno menolak permintaan Supardjo untuk memberikan dukungan kepada G30S menjadi alibi bahwa ia tidak terlibat langsung, akan tetapi di situ letak kecerobohan Bung Karno berikutnya, karena sebagai Panglima Tertinggi ia tidak menanyakan di mana jenazah korban pembunuhan tersebut ditaruh atau ditanam, serta usaha-usaha pencariannya. Lebih dari itu Bung Karno juga tidak memberikan reaksi apa pun tatkala G30S menyatakan Kabinet Dwikora yang ia pimpin dinyatakan demisioner dan diumumkannya pembentukan Dewan Revolusi. Selanjutnya pada 1 Oktober siang itu juga (1965), Bung Karno memerintahkan kepada Suparto, salah seorang anggota Pasukan Pengawal Presiden untuk mengambil baju dinas Pangti di kediaman Dewi. Dari dalam saku baju Pangti itu Bung Karno mengambil surat yang diberikan oleh Letkol Untung pada malam hari di Istora Senayan, kemudian merobek-robeknya.38
Dalam pertemuan di Halim dibahas pula tentang pengisian Pimpinan AD. Atas usul Supardjo, Presiden mengangkat Mayjen Pranoto Reksosamodro menjadi Pejabat Pimpinan Harian (caretaker) AD, sedangkan pimpinan AD dipegang langsung oleh Presiden Soekarno.39
Akan tetapi adanya kenyataan bahwa harapan pimpinan G30S seperti Sjam dan Brigjen Supardjo yang ditumpukan kepada sikap dan peran Pranoto dalam posisinya sebagai caretaker guna menyukseskan G30S sedemikian besar, tidak mustahil pilihan Bung Karno tersebut benar-benar atas usulan dan saran dari Supardjo.40
Pengangkatan Pranoto Reksosamodro sebagai care taker Men/Pangad juga merupakan kecerobohan Bung Karno yang lain. Dalam hal suksesi kepemimpinan di lingkungan AD, seperti halnya di AURI dan Angkatan lainnya, memang ada Dewan Perwira Tinggi (Wanjakti-Dewan Jenderal) sebagai forum internal untuk memproses hal tersebut.41
Padahal, sampai saat itu pejabat di lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan, yaitu Menko KASAB Jenderal Nasution yang lolos dari penculikan belum ditemukan. Sikap Bung Karno yang mengesampingkan keberadaan Nasution dan Soeharto sebagai komponen Pimpinan TNI AD menunjukkan ia memang percaya bahwa Dewan Jenderal itu ada, dan cukup memberikan bukti Bung Karno sesungguhnya berada pada posisi mana. Dalam hal ini tidak sulit untuk mengambil kesimpulan bahwa tindakan G30S membunuh jenderal-jenderal itu paling tidak telah diketahui dan disetujuinya.
Pada 1 Oktober 1965, Bung Karno atas permintaan (perintah?) Jenderal Soeharto meninggalkan Halim menuju ke Bogor. Setelah 1 Oktober 1965 di Bogor Supardjo oleh Bung Karno diperintahkan untuk menghentikan gerakan G30S. Supardjo sendiri berada di Istana Bogor di bawah perlindungan Bung Karno hingga 5 Oktober 1965, kemudian ia pergi menyelamatkan diri. Sementara itu Omar Dhani juga berlindung di Istana Bogor, pada 2 Oktober 1965 menerima radiogram dari PAU Halim yang mengatakan bahwa pelacakan jenderal-jenderal yang hilang telah menemukan jejak-jejaknya di dekat Halim. Menanggapi perkembangan tersebut, Bung Karno memerintahkan Kolonel Saelan pada malam itu bersama dengan timnya untuk pergi ke lokasi dan mencarinya.42
Menurut kesaksian Maulwi Saelan, Bung Karno memang benar-benar tidak mengetahui rencana penculikan tersebut, dan baru tahu setelah dalam perjalanan menuju ke Slipi. Setelah diberitahu oleh Saelan, Bung Karno kelihatan terperangah.43
Kehadiran rombongan Saelan di PAU Halim kemudian diterima oleh Kolonel Dokter Slamet Cokro dan diantarkan ke lokasi penggalian jenazah para jenderal yang dilakukan oleh Tim Kostrad dan RPKAD. Karena hari telah petang kegiatan tersebut dihentikan.44
----------
22.Ibid, hlm. 267.
23.Djenderal Dr. AH Nasution, Menegakkan Keadilan dan Kebenaran (Panji Tertinggi Orde Baru) II,Djakarta: Seruling Masa, 1967, hlm. 30-32.
24.Soegiarso Soerojo, op.cit., hlm. 266-267.
25.Alex Dinuth, Dokumen Terpilih Sekitar Pemberontakan G. 30 S/PKI, Jakara, Lemhanas, 1993, hlm. 16-17.
26.Antonie C.A. Dake, op.cit., hlm. 406, berdasarkan Pembelaan Sjam di Mahmillub.
27.Berita Acara Pememriksaan (BAP) Mahmillub Kamarusaman bin Ahmad Mubaidah (Kepala Biro Khusus CC PKI, dalam G. 30 S., 1965.
28.Aristides Katoppo, dkk., Menyingkap Kabut Halim, 1965, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2000.
29.Harian Rakyat, 2 Oktober 1965. Lihat Anthonie C. A. Dake, op.cit., hlm. 407.
30.Soegiarso Soerojo, op.cit., hlm. 224.
31.Aristides Katopo, Dkk., op.cit., hlm. 131. Lihat: Soegiarso Soerojo, op.cit., hlm. 226.
32.Bambang S. Widjanarko, op.cit., hlm. 81-82. Lihat catatan kaki no. 15, dan catatan kaki no. 30 .
33.John Hughes, op.cit., hlm. 64.
34.Ibid.
35.Harian Jawa Pos, “Dari Silaturrahmi Anak-anak Bangsa. Mengubur Luka Dendam Sejarah II”, 9 Maret 2004. Lihat Nasution, op.cit., hlm. 71-75. Lihat juga, Bambang S. Widjanarko, op. cit., hlm. 71.
36.John Hughes, op.cit., hlm. 64-65.
37.Aristides Katoppo, Dkk., op.cit., hlm. 122-123.
38.Bambang S. Widjanarko, op.cit., hlm. 82.
39.Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK), Rangakaian Peristiwa Pemberontakan Komunis diIndonesia, 1982, Jakarta, LSIK, hlm. 95. Lihat: H. Maulwi Saelan; Dari Revolusi ’45 Sampai Kudeta ’66, 2001, Jakarta, Yayasan Hak Bangsa, hlm. 314-315. Menurut M. Saelan perintah Bung Karno untuk mencari jenazah para jenderal AD pada 3 Oktober 1965.
40.Aristides Katoppo, Dkk., op.cit., hlm. 126-127.
41.Kesaksian Suyitno Sukirno,(Marsekal Muda TNI AU), Peristiwa G. 30 S/PKI di AURI yang Saya Alami, Jakarta, 25 Nopember 1984. Lihat ; Ulf Sundhaussen Politik Militer Indonesia 1945-1967, Menuju Dwi Fungsi Abri,1988, Djakarta, LP3ES, hlm.140-157.
42.Anthonie CA. Dake, op.cit., hlm. 409.
43.HJ. Maulwi, Saelan, lok. cit.
44.Aristides Katoppo, op, cit., hlm. 181-182.
Posisi Bung Karno Pasca 1 Oktober 1965
Pada 1 Oktober 1965 lepas tengah malam, Supardjo menyampaikan permintaan Aidit kepada Omar Dhani untuk diterbangkan ke Yogyakarta. Dengan pesawat yang disediakan oleh Omar Dhani, Aidit terbang ke Yogyakarta, mendarat di PAU Adi Sucipto sekitar pukul 03.00 dini hari. Dengan diantar oleh para pimpinan PAU Adi Sucipto, antara lain, Komodor Udara Dono Indarto, Aidit menuju ke rumah Sutrisno, anggota BPH dari PKI. Para perwira AURI terheran-heran tatkala mereka menawarkan untuk mengantar Aidit ke kediaman Gubernur DIY, ia malah menolak dan minta diantar ke rumah seorang anggota BPH DIY dari unsur PKI, Sutrisno. Alasan yang dikemukakan kepada para perwira AURI kedatangannya di Yogya bertugas melakukan survei, karena mungkin Presiden akan mengungsi ke Yogya.45
Di Jakarta telah terjadi perkembangan sangat cepat, sejak 1 Oktober 1965 lokasi-lokasi strategis telah berhasil direbut kembali oleh TNI, pasukan Yon 454 dan 530, sentral gerakan G30S di Halim juga direbut, dan dari pihak ALRI dan AKRI menyatakan tidak tahu-menahu dengan gerakan tersebut, dan menyatakan siap untuk membantu AD guna menumpas gerakan kontra revolusi oleh G30S.46
Pada 2 Oktober 1965 Aidit menuju Semarang bertemu dengan Lukman dan Sakirman yang telah beberapa hari di kota itu. Hari itu juga datang Sujono Atmo, Wagub Jawa Tengah, dari PKI, pemimpin pemuda kesayangan Bung Karno. Kedatangan Sujono Atmo membawa kabar tentang perkembangan keadaan di Jakarta, dan juga di Semarang yang situasinya juga tengah berkembang. Oleh karena itu, ketiga pemimpin PKI segera menuju ke Solo setelah singgah di rumah Bupati Boyolali yang juga dari PKI.
Pada 3 Oktober 1965 Aidit tiba di Solo, karena Utomo Ramelan (adik dari Ny. Surya Darma-Gerwani) adalah Wali Kota Solo sebagai pilot project PKI. Karena massa komunis di Solo sangat kuat, menjadikannya basis perlawanan terhadap kekuatan kontra G30S. (Aidit sendiri tertangkap dan ditembak mati di Solo pada 22 November 1965.47)
Pada 4 Oktober 1965 Aidit berusaha mendapatkan fasilitas pesawat untuk kembali ke Jakarta, memenuhi undangan Presiden Sukarno yang akan menyelenggarakan Sidang Pleno Kabinet Dwikora. Namun Komodor Suyoto di Panasan tidak bersedia memenuhi permintaan Aidit dengan alasan pesawat terbang rusak. Dan tanggal 5 Oktober 1965 pagi Aidit kembali ke Suyoto untuk meminta pesawat terbang guna ke Bali. Rencana Aidit ke Bali pun gagal karena Komandan PAU Panasan tidak dapat mengabulkan permintaannya dengan alasan tidak ada pesawat. Padahal sebenarnya Suyoto telah mencurigainya, karena RRI Pusat Jakarta telah melancarkan tuduhan bahwa PKI berada di belakang G30S. Dengan kritisnya pertanyaan para perwira TNI AU di Yogyakarta dan ditolaknya permintaan Aidit untuk diterbangkan guna mengikuti Sidang Kabinet tanggal 6 Oktober 1965, berarti AURI tidak demikian saja sewaktu-waktu memenuhi keperluannya, maka lenyaplah segala angan-angan yang beranggapan bahwa seluruh slagorde AURI berdiri di belakang G30S.48
Selanjutnya Aidit menuju ke Jawa Timur, yaitu ke Surabaya, yang dianggapnya juga mutlak dikuasai oleh komunis, karena walikotanya, Murahman SH, juga dari PKI. Namun Aidit kecewa, justru kondisi Surabaya dan daerah/kota lain di Jawa Timur telah mulai diobrak-abrik oleh kelompok agama.
Aidit segera kembali ke Jawa Tengah lewat Blitar. Di Blitar bertepatan tanggal 6 Oktober 1965, ia menulis surat kepada Presiden Sukarno sebagai berikut.
I. Tanggal 30 September tengah malam saya diambil oleh orang yang berpakaian Cakrabirawa (tidak saya kenal) dengan keterangan; dipanggil ke istana untuk sidang darurat kabinet, tetapi kendaraan tersebut menuju jurusan Jatinegara. Kemudian pindah mobil terus menuju ke sebuah kampung dan ditempatkan di sebuah rumah kecil. Di situ saya diberi tahu bahwa diadakan penangkapan terhadap anggota-anggota Dewan Jenderal. Tanggal 1 Oktober, saya diberitahu bahwa tindakan terhadap Dewan Jenderal itu sudah berhasil. Saya bertanya, “Apakah sudah dilaporkan kepada PYM.” Dijawab sudah dan beliau merestuinya.
II. Tanggal 1 Oktober saya diberitahu: Pak Aidit sekarang juga harus ke Jateng dengan plane yang sudah disediakan oleh Pangau. Harap diusahakan supaya Yogjakarta dapat dijadikan tempat pengungsian Presiden. Atas permintaan ini pada malam itu juga saya diantar ke rumah anggota BPH Yogyakarta Sdr. Sutrisno.
III. Pada 2 Oktober saya menuju Semarang untuk memberi instruksi kepada Comite PKI Jawa Tengah. Kepada Wakil Gubernur Sujono Atmo saya minta supaya Pemerintah Daerah Jawa Tengah berjalan sebagaimana biasa. Dari Semarang saya dan MH Lukman menuju ke Solo bertemu dengan Utomo Ramelan. Pada tanggal 2 Oktober saya mendengar amanat Bung Karno yang pertama. Bung Lukman saya instruksikan untuk segera ke Jakarta.
IV. Pada tanggal 3-4-5 persoalan-persoalan pokok yang saya hadapi adalah:
1. Masalah mencegah pertempuran di antara pasukan-pasukan AD (Kodam Diponegoro).
2. Mencegah bunuh-membunuh sebagai akibat provokasi golongan komunisto pobhi dan Nasakom phobi.
3. Memenuhi undangan sidang paripurna. Mengenai sidang Paripurna tak dapat dipenuhi karena plane AURI rusak, tentang ini saya sudah mengirim kawat lewat saluran AURI kepadaPangau untuk diteruskan kepada Bung Karno. Saya sekarang ada di Jawa Timur dengan tujuan membantu mencegah pertempuran bersenjata dalam Angkatan Darat, membantu mencegah bunuh-membunuh akibat provokasi golongan yang komunisto pobhi dan membantu supaya pemerintah daerah dan kehidupan politik berjalan sebagaimana mestinya.
V. Sekarang pendapat saya tentang G30S
1. Saya berpendapat G30S bukan kontra revolusi dan bukan gerakan yang ditujukan kepada Bung Karno. Saya, baik sebagai Ketua CC PKI maupun sebagai Menteri Kabinet Dwikora, sangat menyesal bahwa saya tidak mengetahui lebih dahulu tentang adanya gerakan itu, sehingga tidak dapat menyalurkan potensi revolusioner yang besar ini ke arah yang wajar.
2. Tidak dibantah bahwa G30S adalah akibat daripada salah urus dalam Angkatan Darat;
a. di bidang sosial adanya AD yang merampok;
b. di bidang politik timbulnya G30S.
USUL
VI. Keputusan PYM harus memuat:
1. Penyelesaian Dewan Jenderal dan G30S sepenuhnya harus berada dalam tangan PYM/Pangti/PBR.
2. Untuk itu diperlukan ketenangan, oleh karena itu dilarang adanya pernyataan-pernyataan yang bersifat mengutuk baik Dewan Jenderal maupun G30S.
3. Semua alat revolusi terutama ABRI, orpol, koran-koran dan radio, supaya bekerja seperti biasa, kembali seperti sebelum G30S.
4. Masalah keamanan supaya diserahkan kepada AKRI dengan dibantu oleh Front Nasional.
5. Kepada semua alat revolusi diserukan supaya berkompetisi melaksanakan Lima Azimat Revolusi.
6. Dilarang tuduh-menuduh dan salah menyalahkan.
Blitar, 6 Oktober 1965
Wassalam
Senantiasa
(D.N. Aidit)49
Berdasarkan kesaksian Bambang Widjanarko pada 6 Okktober 1965, Bung Karno bertemu dengan Nyoto yang menyampaikan surat kepada Presiden dan saran-saran lisan tentang penyelesaian G30S. Bung Karno membalas surat DN Aidit melalui seorang kurir yang langsung datang menemui Aidit di tempat “perjuangannya”. Presiden menjawab surat tersebut antara lain sebagai berikut, “Sementara ini saya belum dapat mengadakan pidato-pidato yang menggarisbawahi sesuai dengan saran Saudara. Waktu ini barulah saya dapat membuat pidato-pidato umum sementara saya mengusahakan untuk mengubah pikiran-pikiran para panglima tanggal 20 November 1965 untuk tidak hanya memikirkan tugas-tugas G30S saja. Penjemputan akan mengalami kesukaran teknis. Saran-saran dan laporan-laporan saudara yang lain akan kami perhatikan benar-benar”. Menurut kesaksian Kolonel Widjanarko pada 4 Agustus 1965, Untung menghadap Bung Karno untuk menyatakan kesediaannya mengambil tindakan terhadap para jenderal yang tidak loyal kepadanya. Menurut ingatan Bambang di sekitar tanggal 26-27 September 1965 Untung melaporkan kepada Bung Karno bahwa gerakan para perwira maju (progressive) sudah dapat dilakukan. Selanjutnya pada tanggal 30 September 1965 malam, Untung pernah menyampaikan surat kepada Bung Karno di Istora Senayan yang isinya berupa laporan tentang hari/tanggal permulaan gerakan.
Omar Dhani melaporkan bahwa misinya untuk mengambil senjata bantuan dari RRC telah berhasil. Senjata-senjata itu diangkut dengan pesawat Hercules AURI dan Kapal Laut Gunung Kerinci. Pengangkutan senjata RRC dengan menggunakan Kapal Gunung Kerinci itu pada Oktober 1965 telah menjadi pembicaraan umum. Kemudian pengaturan pengangkutan itu dilakukan oleh KOTI/KOGAM. Selanjutnya senjata-senjata tersebut dibagi-bagikan kepada kader-kader PKI melalui para pelatih AURI yang melatihnya di Lubang Buaya, sebelum terjadinya peristiwa G30S. Pada tanggal 1 Oktober 1965 malam senjata-senjata bantuan RRC itu juga dibagikan secara langsung kepada Pemuda Rakyat di dekat Senayan.50
Senjata-senjata bantuan RRC itu oleh masyarakat dinamakan “Tjung”oleh AURI disimpan di gudang AURI Mampang. 51
Pada 2 Oktober 1965 pembagian senjata bantuan RRC kepada massa komunis itu juga telah dilaporkan oleh Jenderal Sabur kepada Bung Karno pada 2 Oktober 1965. Laporan Jenderal Sabur antara lain disaksikan oleh Dr. J. Leimena, Kol. Saelan, Kombes Sumirat, Kombes Mangil, dan Kol. Bambang Widjanarko. Ternyata Bung Karno tidak pernah menegur atau menyalahkan adanya pembagian senjata tersebut. Bung Karno pernah mengatakan bahwa seharusnya tenaga-tenaga revolusioner itu dipersenjatai.52
Memang benar pada 1 Oktober 1965 juga terjadi pendobrakan dan pembongkaran gudang senjata AURI di Mampang oleh pihak G30S.
Kesimpulan
Sebagai penutup dari kajian mengenai terlibat-tidaknya Bung Karno dalam peristiwa G30S 1965 dapat dilihat dari beberapa perspektif.
Pertama, dari kepergian Bung Karno ke PAU Halim dapat diduga bahwa tindakan tersebut merupakan salah satu indikator bahwa Bung Karno sebelumnya telah mengetahui dan bahkan ikut merencanakan G30S, sebagai tindakan tegas terhadap Dewan Jenderal yang dianggap sebagai kaki tangan CIA. Faktor-faktor yang memperkuat tuduhan ini antara lain:
(1) Halim menjadi Central Komando (Cenko) G30S; (2) saat kedatangan Bung Karno di Halim pada pukul 09.30 bertepatan dengan penganiayaan jenderal-jenderal yang dibawa oleh G30S tetapi masih hidup; (3) telah ada laporan dari Omar Dhani pada 28 September 1965 dan pemberitahuan Untung kepada Bung Karno pada tanggal 30 September 1965 malam hari di Istora Senayan yang mulai mengambil tindakan terhadap Dewan Jenderal; (4) tindakan menepuk pundak dan mengatakan bahwa Supardjo telah melaksanakan tugasnya dengan baik saat Jenderal itu melapor kepada Bung Karno; (5) pada tanggal 1 Oktober 1965 juga telah ada di PAU Halim.
Kedua, dari perspektif keberadaan Dewan Jenderal yang memperkuat dugaan keterlibatan Bung Karno terdapat petunjuk-petunjuk bahwa, (1) berdasarkan laporan antara lain dari Jenderal Mursid, Bung Karno mengetahui bahwa ada sejumlah jenderal yang bersikap kritis terhadap kebijakannya sehingga ia tidak senang terhadap mereka, yang kemudian dimanfaatkan oleh PKI dengan legitimasi Dokumen Gilchrist sebagai“Dewan Jenderal”; (2) Bung Karno pernah membahas tindakan yang akan diambil terhadap“Dewan Jenderal”; (3) untuk kepentingan itu Bung Karno menyatakan akan mengambil tindakan militer yang akan dilakukan oleh Jenderal Sabur, dan secara politik akan dilakukan oleh PKI; (4) ucapan Bung Karno tatkala menerima laporan Supardjo bahwa Nasution lolos, cara meresponnya begitu enteng “Kok bisa lolos bagaimana” demikian pula ucapannya“yang demikian itu pasti terjadi dalam suatu revolusi”?; dan (5) pada 1 Oktober 1965 saat menentukan pengganti A. Yani, Bung Karno sama sekali tidak mengakomodasi Nasution dan Soeharto.
Ketiga, dari segi terjadinya Peristiwa G30S 1965 terdapat fakta-fakta: (1) Bung Karno tidak meminta keterangan lebih lanjut tatkala Omar Dhani pada 28 September 1965 memberi laporan bahwa para perwira progresif di lingkungan AD untuk segera mengambil tindakan kepada Dewan Jenderal; (2) Bung Karno juga tidak memberikan reaksi ketika Supardjo pada tanggal 29 September 1965 melaporkan bahwa ia telah bertemu dengan para pemimpin PKI, padahal seharusnya Supardjo berada di posnya di Kalimantan; (3) Bung Karno tidak memberikan reaksi terhadap radiogram Men/Pangau Omar Dhani pada pukul 09.00 yang isinya mendukung G30S; dan (4) Bung Karno juga tidak memberikan reaksi tatkala G30S mengumumkan pendemisoner-an Kabinet Dwikora dan pembentukan Dewan Revolusi, (5) Bung Karno juga tidak memberikan reaksi tatkala dilaporkan pembagian senjata “Tjung” bantuan RRC kepada simpatisan komunis di Senayan.
Keempat, dari segi hubungannya dengan Aidit dan Supardjo terdapat fakta-fakta: (1) Bung Karno tidak pernah menegur tindakan Omar Dhani yang menyediakan pesawat udara untuk kepergian Aidit ke Yogyakarta lewat perantaraan Supardjo, pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965; (2) Bung Karno menerima surat Aidit yang dikirimkan dari Blitar, dan sebaliknya Bung karno juga membalas surat tersebut; (3) kebijakan yang disampaikan oleh Bung Karno dalam Sidang Kabinet tanggal 6 Oktober 1965 tidak berbeda jauh dengan saran Aidit; (4) Bung Karno memberikan perlindungan kepada Omar Dhani dan Supardjo di Istana Bogor dalam waktu tertentu; dan (5) Bung Karno masih melakukan surat-menyurat dengan Supardjo selama dalam persembunyiannya.
Ada beberapa faktor yang menjadi antitesis atau alibi terhadap keterlibatan Bung Karno dalam G30S.
Pertama, (1) kepergiannya ke Halim bukan merupakan rencana semula, karena pada pagi hari 1 Oktober 1965 dari kediaman Dewi, Bung Karno akan kembali ke istana; (2) pernyataannya sendiri bahwa kepergian Bung Karno ke Halim atas kehendaknya sendiri; (3) seandainya Bung Karno menjadi dalang, pastilah keluarganya telah dipindahkan ke tempat yang aman; (4) penolakan Bung Karno terhadap permohonan Supardjo untuk mendukung G30S dan perintahnya kepada yang bersangkutan untuk menghentikan pertumpahan darah; (5) Bung Karno mengutuk pembunuhan para Jenderal; dan (6) penganugerahan Presiden Soekarno kepada para jenderal sebagai Pahlawan Revolusi.
---------
45.Ibid
46.Ibid.
47.Aristides Katoppo, op.cit., hlm. 148-149.
48.Aristides Katoppo, loc. cit., hlm. 146-147.
49.Jenderal Dr. AH Nasution, Menegakkan Keadilan dan Kebenaran (Panji Tertinggi Orde Baru) II, Djakarta, Seruling Masa, 1967, hlm. 64.
50.Bambang S. Widjanarko, op.cit., hlm. 95.
51.Ibid.,hlm.97.
52.Bambang S. Widjanarko, op.cit., hlm. 96-97.
Daftar Pustaka
Berita Yudha dan Harian Rakjat,29 Mei 1965.
Dinuth, Alex. 1993. Dokumen Terpilih Sekitar Pemberontakan G30S/PKI, Jakarta: Lemhanas
Harian Jawa Pos.“Dari Silaturrahmi Anak-anak Bangsa. Mengubur Luka Dendam Sejarah II”, 9 Maret 2004.
Harian Rakjat, 24 Mei 1965 dan 2 Oktober 1965.
Hughes, John. 2002. End of Sukarno, A Coup that Misfired: A Purge that ran wild, Singapore: Stamford Press Pte Ltd.
Katopo, Aristides dkk.. 2000. Menyingkap Kabut Hali, 1965,Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Kesaksian Suyitno Sukirno (Marsekal Muda TNI AU). 1984. Peristiwa G30S./PKI di Auri yang Saya Alami, Jakarta.
Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK).1982. Rangakaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia, Jakarta: LSIK.
Nasution, A. H. 1967. Menegakkan Keadilan dan Kebenaran (Panji Tertinggi Orde Baru) II, Djakarta: Seruling Masa.
Saelan, H. Maulwi. 2001. Dari Revolusi ’45 Sampai Kudeta ’66, Jakarta: Yayasan Hak Bangsa.
Soerojo, Soegiarso. 1988. Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, Jakarta (n.p)
Sundhaussen, Ulf. 1988. Politik Militer Indonesia 1945-1967, Menuju Dwi Fungsi ABRI, Djakarta: LP3ES
Tim Cidesindo. 1999. Membuka Lipatan Sejarah: Menguak Fakta Gerakan PKI, Jakarta: Pustaka Cidesindo. Widjanarko, Bambang S. 1974. The Devious Dalang; Sukarno and the socalled Untung-putch Eye-witness report by Bambang S. Widjanarko; TheHague: Interdoc Publishing House.
_________
Aminuddin Kasdi
Sumber:
Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional: Bagian I Rekonstruksi dalam Perdebatan,
Taufik Abdullah, Sukri Abdurrachman, Restu Gunawan
Komentar
Posting Komentar